Surabaya, IDN Times - PDI Perjuangan mengabulkan pengunduran diri Kusnadi dari Ketua DPD PDIP Jawa Timur (Jatim). Pengunduran diri yang ditengarai karena Kusnadi sedang menjalani sejumlah pemeriksaan sebagai saksi kasus suap dana hibah oleh KPK ini, pun dikomentari pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam.

Surokim bilang, keputusan PDIP mengabulkan permohonan Kusnasi untuk kemudian menunjuk HM Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jatim merupakan keputusan tepat dan progresif. Hal itu, menunjukkan PDIP sangat serius memberi perhatian terhadap masalah hukum soal dana hibah di Jatim.

"Saya pikir ini langkah progresif. Gerak dan langkah cepat DPP PDI Perjuangan sangat tepat, sehingga partai bisa fokus memenangkan Jatim sebagai geopolitik yang wajib dimenangkan," ujarnya tertulis, Minggu (5/2/2023).

Keputusan tersebut, sambung peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) ini, menunjukkan bahwa PDIP serius memberi peringatan dan edukasi politik kepada kader-kadernya. Agar tetap disiplin, dan tidak terlibat penyalahgunaan kekuasaan.

"Saya pikir PDIP sangat serius di saat partai-partai lain belum memberi respons memadai dalam kasus dugaan korupsi dana hibah ini," kata dia.

Seperti diketahui, kasus dana hibah DPRD Jatim bermula dari OTT KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Golkar Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022 lalu. Kemudian KPK menggeledah dan memeriksa sejumlah pihak. Penggeledahan dilakukan di Kantor Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan Sekdaprov Jatim Adhy Karyono.

Kemudian juga dilakukan di kediaman Ketua DPRD Jatim dari PDIP Kusnadi, Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat Iskandar, Ketua Komisi D DPRD Jatim yang juga Bendahara Demokrat Jatim Agung Mulyono, dan Wakil Ketua DPRD dari PKB Anik Maslachah. KPK juga memeriksa secara maraton pimpinan DPRD Jatim. Mulai dari Kusnadi, Anwar Sadad, Anik Maslachah, Iskandar hingga ketua-ketua fraksi DPRD Jatim.

Baca Juga: Mundur dari Ketua PDIP Jatim, Kusnadi Masih Ketua DPRD