Berikan Penghargaan Pertambangan, Khofifah Diprotes WALHI
IDN Times/Ardiansyah Fajar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Penghargaan yang diberikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada PT Bumi Sukses Indo (BSI) dikecam oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim. Penghargaan yang diberikan di Probolinggo pada Minggu (28/7) lalu ini dinilai tidak sesuai dengan fakta lapangan.
1. PT BSI dinilai timbulkan gejolak
IDN Times/Ardiansyah Fajar
Direktur Walhi Jatim, Rere Christianto mengatakan, pertambangan yang dilakukan PT BSI menimbulkan gejolak di masyarakat. Pasalnya, ada dampak ekologis terhadap alam seperti halnya kejadian banjir lumpur pada Agustus-September 2016 yang menyebabkan kerusakan di kawasan Pulau Merah.
Peristiwa itu, lanjut Rere, menyebabkan penurunan pendapatan di sektor wisata dan nelayan. Kejadian banjir itu diduga kuat disebabkan kerusakan kawasan hulu gunung Tumpang Pitu oleh aktivitas pertambangan emas.
"Padahal sebelumnya wilayah tersebut merupakan hutan lindung," ujarnya saat aksi di depan Kantor Gubernur Jatim, Kamis (1/8).
2. Banyak konflik terjadi di pertambangan
Dokumen Pribadi
Rere menyampaikan, konflik terkait aktivitas pertambangan di wilayah selatan Jatim sudah berulang kali terjadi. Mulai dari rencana pertambangan emas di Silo, Jember yang mendapat penolakan warga, tambang emas di wilayah Trenggalek, tambang pasir besi Pantai Jolosutro di Blitar, Pantai Wonogoro di Kabupaten Malang dan di Lumajang yang memakan nyawa, Salim Kancil.
"Sehingga, pemberian penghargaan terkait lingkungan hidup oleh gubernur kepada perusahaan ekstraktif pertambangan tentu saja layak dipertanyakan. Aktivitas pertambangan yang tidak mengindahkan keselamatan lingkungan dan menyebabkan eskalasi konflik lahan," terang Rere.
3. Jumlah kejadian meningkat empat tahun terakhir
IDN Times/Ardiansyah FajarWalhi Jatim, lanjut Rere, memiliki catatan selama empat tahun terakhir kalau bencana ekologis di Jatim terus menerus meningkat. Tahun 2013 jumlah bencana ekologis tercatat ada 233 kejadian. Sedangkan pada tahun 2018 ada 455 kejadian.
"Kawasan selatan Jawa selayaknya ditetapkan menjadi kawasan lindung dan konservasi demi mengantisipasi bencana yang mungkin timbul," kata Rere.
Baca Juga: WALHI Desak Jokowi Percepat Penyelesaian Konflik Agraria
4. IUP menurun tapi lahan tambang meluas
IDN Times/Ardiansyah FajarSelain itu, ancaman perluasan pertambangan menjadi problem nyata yang harus dihadapi oleh masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun melalui Korsup Koordinasi-Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Pertambangan Mineral dan Batubara, per 29 Agustus 2016, jumlah IUP di Jatim mengalami penurunan bila dibanding data Kementerian ESDM di tahun 2012 yaitu dari 378 IUP di tahun 2012 menjadi 347 IUP di tahun 2016.
Namun luasan lahan pertambangan disebutnya meningkat. Pada tahun 2012 luas lahan pertambangan di Jatim hanya sekitar 86.904 hektar. Sedangkan pada tahun 2016 tercatat luasan lahan pertambangan di Jatim mencapai 551.649 hektar. Kenaikan jumlah lahan mencapai 535 persen hanya dalam rentang waktu 4 tahun saja.
Baca Juga: Walhi: 10 Perusahaan Teridentifikasi Bakar Hutan Sejak 2015
