TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Tuntutan Terdakwa Dinilai Rendah, Keluarga Korban Kanjuruhan Resah

Devi Athok kecewa dengan tuntutan jaksa

Devi Athok bersama 2 saksi penguat laporan Model B. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Malang, IDN Times - Tuntutan tiga tahun penjara yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sidang Tragedi Kanjuruhan kepada mantan Danki 1 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, mantan Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, dan mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi dinilai tidak adil oleh keluarga korban. Tuntutan tersebut dinilai tidak sebanding dengan 135 nyawa yang hilang.

Oleh karena itu, harapan terakhir para keluarga korban adalah putusan dari majelis hakim. Mereka meminta agar majelis hakim memakai hari nuraninya untuk memberi vonis pada para terdakwa, yaitu vonis hukuman maksimal.

"Seandainya hakim memang memiliki hati nurani dan berani berkaca pada sidang (Ferdy) Sambo, kami para keluarga korban memohon hakim menghukum mereka lebih berat dari tuntutan jaksa tiga tahun," terang salah satu keluarga korban, Devi Athok saat dikonfirmasi pada Kamis (02/03/2023).

Baca Juga: Pakar Hukum UB Sebut Tuntutan untuk Terdakwa Kanjuruhan Terlalu Ringan

1. Keluarga korban menduga ada rekayasa

Anggota Polsek Pakis Malang, Eka Narifah saat beri kesaksian sidang Tragedi Kanjuruhan di PN Surabaya, Kamis (19/1/2023). IDN Times/Ardiansyah Fajar.

Devi Athok heran kenapa tuntutan hukuman pada terdakwa yang memerintahkan penembakan gas air mata justru jauh lebih ringan daripada tuntutan hukuman pada Panitia Pelaksana (Panpel) Arema FC, Abdul Haris dan Security Officer, Suko Sutrisno. Keduanya mendapat tuntutan hukuman maksimal yaitu 6 tahun penjara.

Hal ini menyebabkan ia makin tidak percaya dengan penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya ada rekayasa dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut.

"Sejujurnya saya sangat kecewa dan menyesalkan tuntutan dari jaksa. Kepolisian Polda Jatim, kemudian polisi nyidik polisi, tentu patut diduga ada permainan," tegasnya.

Ia berharap agar majelis hakim bisa memberikan vonis yang lebih adil kepada para terdakwa. Ia juga menuntut agar para polisi yang terbukti terlibat Tragedi Kanjuruhan dicopot dari keanggotaan Polri.

2. Sebaliknya, laporan Model B dari keluarga korban buntu

Orang Tua 2 Korban Tragedi Kanjuruhan, Devi Athok, saat mendatangi Mapolres Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Di tengah-tengah banyaknya kejanggalan sidang di PN Surabaya, Devi Athok membagikan update laporan Model B Tragedi Kanjuruhan yang ia ajukan di Polres Malang. Menurutnya kini laporan tersebut masih jalan di tempat.

Ia mengatakan sampai saat ini laporan dengan nomor nomor LP-B/413/XI/2022/SPKT/Polres Malang/Polda Jawa Timur ini masih dalam proses penyelidikan. Kasi Propam Polres Malang masih memeriksa jajaran Polres Malang.

Namun, ia membeberkan kalau ia tidka tahu sudah sejauh mana penyelidikan yang hampir menyentuh 5 bulan ini. Menurutnya proses penyelidikan tertutup, ia tidak mendapatkan update apapun dan harus berusaha sendiri untuk mencari tahu perkembangan penyelidikan.

"Saya merasa hanya diputar-putar saja. Padahal seharusnya mereka memeriksa pelaku yang menembakkan gas air mata itu. Kemudian mantan Kapolres Makang (Ferli Hidayat) dan mantan Kapolda Jatim (Nico Afinta) juga diperiksa," tuturnya.

Ia juga menambahkan kalau penyidik seharusnya juga melakukan pemeriksaan pada Pengurus PSSI, Ketua PT LIB dan, PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (ABBI). Seluruh terduga yang terlibat haris diperiksa secara detail dan cepat.

Namun, jika Polres Malang tidak memiliki keberanian untuk menindaklanjuti laporan Model B Tragedi Kanjuruhan. Pihaknya akan membawa laporan ini ke Mabes Polri.

Baca Juga: 8 Kejanggalan Sidang Tragedi Kanjuruhan versi Koalisi Masyarakat Sipil

Berita Terkini Lainnya