Perda Perlindungan Anak Surabaya Direvisi 

1. Revisi Perda sangat mendesak karena kasus meningkat

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah mengatakan perubahan Perda ini sangat mendesak mengingat kasus kekerasan perempuan dan anak di Surabaya ada tren kenaikan. Pada 2020 lalu, terjadi 116 kasus. Kemudian pada 2021 ada 138 kasus, dan tahun ini hingga 18 Desember mencapai 178 kasus.

"Produk hukum ini dibuat untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak yang di Surabaya yang mengikuti perkembangan zaman. Perda ini sebelumnya dibuat pada 2011 lalu. Tentu ada perubahan-perubahan yang harus disesuaikan antara isi perda dengan kondisi sekarang," ujar Khusnul. 

Pansus revisi Perda 6/2011 tentang Perlindungan anak di bahas di Komisi D dengan komposisi ketua Pansus Tjujuk Supariono (F-PSI), Wakil ketua Ajeng Wirawati (F-P Gerindra) dan sekertaris Dyah Katarina (F-PDI Perjuangan).