Catatan Merah dari BPK untuk Pemda di Jatim
Salah satunya soal penanaman modal
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyoroti kinerja yang dilakukan pemerintah pabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Sorotan itu tertera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan BPK Jatim kepada Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Kamis (30/12/2021).
Kepala BPK Jatim Joko Agus Setyono, mengatakan, ada beberapa LHP yang diserahkan. Seperti, LHP kepatuhan atas belanja modal dan hibah tahun anggaran 2020 dan 2021 pada Pemprov Jatim. Kedua LHP kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahun anggaran 2021 pada Pemprov Jatim.
Kemudian, LHP terinci kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja (IDUKA) dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing tahun Anggaran 2020 sampai dengan semester I 2021 pada Pemprov Jatim.
1. Sosialisasi vaksinasi belum efektif, pendataan juga belum memadai
Nah, khusus LHP kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahun anggaran 2021, pemerintah daerah di Jatim dinilai masih kurang. Joko menyebut, masih ada permasalahan yang harus mendapatkan perhatian. Yakni terkait vaksinasi, pemerintah daerah belum efektif menyampaikan pesan untuk melakukan vaksinasi.
"Selain itu pendataan terkait vaksinasi juga belum sepenuhnya memadai,” ujarnya.
Sementara untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi, kebijakan percepatan revitalisasi SMK, juga belum maksimal. Sebab, belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pemda belum sepenuhnya melakukan penjaminan mutu pendidikan vokasi yang selaras dengan IDUKA.
“Pemda belum mengupayakan informasi pasar kerja untuk menyerap para lulusan pendidikan vokasi dan belum memiliki mekasinme yang memantau lulusan ini. Pemerintah belum memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk menerapkan fleksibilitas keuangan,” Joko membeberkan.
Baca Juga: Kasus Bansos di Tuban, Polisi Tunggu Audit BPK
Baca Juga: Adi Wibowo, Mantan Tenaga Ahli BPK yang Jadi Wawalkot Pasuruan