WFH Gak Berlaku di Dinsos Jatim, Terungkap Begini Alasannya!
- Dinas Sosial Jawa Timur menegaskan tidak menerapkan WFH karena pelayanan sosial harus berjalan terus untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat rentan setiap hari.
- Kepala Dinsos Jatim, Restu Novi Widiani, menyebut layanan di 29 UPT mencakup penanganan darurat seperti kematian penghuni, lansia, bayi, hingga proses adopsi anak yang tak bisa ditunda.
- Meski menolak WFH, Dinsos tetap melakukan efisiensi energi dengan membatasi penggunaan listrik, lembur, serta perjalanan dinas tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Surabaya, IDN Times - Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur (Jatim) menegaskan tidak akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) di tengah dorongan efisiensi energi. Alasannya tegas. Pelayanan sosial tidak bisa berhenti.
Kepala Dinsos Jatim, Restu Novi Widiani atau Novi, menyebut pihaknya tetap bekerja penuh karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat rentan yang harus ditangani setiap hari.
"Sesuai arahan Ibu Gubernur, Dinsos tidak ada WFH. Karena memang ada pelayanan. Ini tiap hari ada penanganan orang terlantar, kebencanaan, hingga adopsi,” ujarnya dikonfirmasi, Rabu (15/4/2026).
Menurut Novi, penghentian layanan hanya karena skema kerja fleksibel justru menunjukkan ketidakhadiran negara bagi kelompok paling membutuhkan.
"Itulah tanda ketika pemerintah tidak hadir pada orang-orang seperti ini,” tegasnya.
Ia membeberkan, saat ini Dinsos Jatim menangani sedikitnya 4.360 penerima manfaat yang tersebar di 29 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Seluruhnya membutuhkan layanan 24 jam tanpa jeda.
Di dalam UPT, layanan tidak hanya sebatas kebutuhan dasar seperti makan dan minum. Situasi darurat seperti kematian penghuni, penanganan lansia, hingga bayi juga harus ditangani langsung tanpa penundaan.
"Kalau ada yang meninggal, tidak bisa ditunda. Harus dimandikan, dimakamkan. Termasuk bayi. Ada 30 bayi dan 20 balita yang kami tangani,” ungkapnya.
Selain itu, layanan adopsi anak juga tidak bisa dihentikan karena menyangkut masa depan anak. Prosesnya harus berjalan terus dan cepat. “Adopsi itu tidak bisa ditunda. Harus segera dituntaskan karena menyangkut hak anak,” jelas Novi.
Meski menolak WFH, Dinsos tetap melakukan efisiensi energi secara ketat di lingkungan kerja. Mulai dari pembatasan penggunaan listrik, pengurangan aktivitas lembur, hingga penghematan operasional kantor.
"AC yang biasanya tiga, cukup satu. Lampu-lampu dimatikan kalau tidak perlu. Kalau lembur, tidak boleh satu orang satu ruangan besar,” katanya.
Efisiensi juga diterapkan pada perjalanan dinas dan rapat. Kegiatan yang memungkinkan dilakukan daring akan dialihkan ke virtual, sementara perjalanan fisik dibatasi hanya untuk kebutuhan mendesak.
Namun Novi menegaskan, efisiensi tidak boleh mengorbankan layanan publik. “Kalau untuk pelayanan masyarakat, itu tidak bisa dikompromikan,” pungkasnya.
