Warga Surabaya Cukup Tunjukkan KTP untuk Dapat Layanan Kesehatan

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini memastikan bahwa 90 persen warganya sudah memegang jaminan kesehatan seperti BPJS. Maka, warga Surabaya ingin mendapatkan layanan kesehatan cukup menggunakan KTP.

Aturan itu masuk dalam program Universal Health Coverage (UHC), apabila pemegang jaminan kesehatan pada sebuah kota sudah mencapai 95 persen. Maka warga yang sakit cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan.

"Sehingga untuk mendapatkan layanan kesehatan, warga KTP Surabaya tidak perlu lagi menggunakan surat keterangan miskin," kata Eri.

Dalam program tersebut, lanjut Eri, apabila warga sebelumnya membayar BPJS secara mandiri kelas satu, kemudian tetiba tidak sanggup membayar, maka otomatis bisa dimasukkan kelas tiga. Sekaligus menjadi tanggung jawab Pemkot Surabaya.

 
"Nah, ketika mau pindah ke kelas tiga secara otomatis langsung (biaya) dicover oleh pemerintah kota," terang dia.

Lebih lanjut, Pemkot Surabaya juga siap menanggung pembayaran BPJS Kesehatan warga Surabaya jika sudah non-aktif ketika warga itu resign dari tempatnya bekerja. Harapannya tidak ada lagi warga Surabaya yang sakit dan sedih karena tidak dilayani kesehatannya.

 
Selain itu, pemkot juga sedang menyiapkan prosuder batas waktu maksimal pelayanan di puskesmas, mulai dari mendaftar hingga menerima obat. "Nah, ini yang kita ingin memberikan betul jaminan kesehatan kepada masyarakat. Jangan sampai ada (warga) nanti datang berobat 15 menit, menunggunya 2 jam. Sehingga nanti pelayanannya bisa lebih cepat," pungkasnya.