Target Perluasan Hutan Sosial Jatim Dipangkas
- Target perluasan hutan sosial Jatim turun drastis dari 5.000 hektare menjadi hanya 2.500 hektare karena penyesuaian terhadap Perpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
- Hingga saat ini, sudah ada 197.786 hektare hutan sosial yang dikelola melalui 435 SK dengan melibatkan 146.894 kepala keluarga (KK), memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat kecil.
- Pemprov Jatim menyasar lima daerah untuk perluasan perhutanan sosial, termasuk Bondowoso dan empat kabupaten di Pulau Madura yang belum mendapat persetujuan legal pengelolaan.
Surabaya, IDN Times – Program perhutanan sosial di Jawa Timur (Jatim) yang selama ini digadang-gadang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil kini terancam stagnan. Dinas Kehutanan (Dishut) Jatim mengakui target perluasan hutan sosial tahun ini turun drastis dari 5.000 hektare menjadi hanya 2.500 hektare. Alasannya, penyesuaian terhadap Perpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Padahal, data menunjukkan program ini telah memberikan manfaat signifikan. Hingga saat ini, sudah ada 197.786 hektare hutan sosial yang dikelola melalui 435 SK dengan melibatkan 146.894 kepala keluarga (KK). Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses lahan kini bisa menggarap hutan dengan menanam tanaman kehutanan maupun pertanian, bahkan meraih keuntungan hingga 100 persen.
Namun, penurunan target perluasan tahun ini dikhawatirkan akan menahan laju pemerataan akses lahan bagi masyarakat yang belum tersentuh program. Terlebih, masih ada sejumlah wilayah yang belum mendapat izin legal pengelolaan, seperti empat kabupaten di Pulau Madura.
“Target turun jadi separuhnya yakni 2.500 hektare. Kami menyesuaikan karena adanya efisiensi,” kata Kadishut Jatim, Jumadi, Senin (25/8).
Ironisnya, di tengah tingginya antusiasme masyarakat terhadap program ini, pemerintah justru memangkas target. Padahal, menurut catatan, ada 24 kabupaten/kota di Jatim yang sudah memiliki izin perhutanan sosial, dan masih banyak wilayah lain yang menunggu giliran.
Soal perluasan hutan sosial, Jumadi menyebut jika dirinya sudah berkomunikasi dengan Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan. Ada lima daerah yang dibidik untuk perluasan perhutanan sosial. Salah satunya yakni Bondowoso. Pemprov sudah berkomunikasi dengan bupati setempat untuk masalah tersebut. Dan kini tinggal menunggu masalah legalitas.
Selain itu, Pemprov juga menyasar empat kabupaten di Pulau Madura. Sebab di pulau tersebut belum semua mendapat persetujuan untuk mendapatkan akses legal pengelolaan perhutanan sosial. “Kami ingin meyakinkan semuanya jika hutan sosial jika dikelola baik akan menghasilkan,” kata Jumadi.
