Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) melalui Dinas Kesehatan masih melakukan investigasi terkait dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa di Surabaya, Senin (11/5/2026). Dari total 197 siswa terdampak, kini tersisa tiga siswa yang masih menjalani rawat inap di rumah sakit.
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak mengatakan proses investigasi terus dilakukan untuk memastikan penyebab insiden tersebut. Pemeriksaan melibatkan Dinas Kesehatan serta sejumlah pihak terkait. “Betul, info yang kami peroleh ada 197 siswa terdampak,” ujar Emil kepada IDN Times, Senin (11/5/2026).
Emil menyebut penanganan medis difokuskan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia (RS IBI) Surabaya serta Puskesmas Tembok Dukuh. Berdasarkan perkembangan terbaru, sebagian besar siswa telah diperbolehkan pulang setelah menjalani pemeriksaan medis.
“Update sesuai data tersebut, yang masih menjalani rawat inap tiga siswa dan observasi lima siswa. Yang lain sudah rawat jalan atau dipulangkan,” katanya.
Investigasi dilakukan di 12 sekolah yang menerima distribusi makanan dari satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Sekolah tersebut meliputi SDN Tembok Dukuh 1, SDN Tembok Dukuh 3, SDN Tembok Dukuh 4, SD Aletheia, TK Aletheia, SMP Aletheia, SD Pancasila, SMP Islam, TK Ubaid, SD Ubaid 1 hingga SD X Demak Jaya.
Sebelumnya, ratusan siswa dari tingkat TK, SD hingga SMP mengalami gejala mual, muntah, pusing dan sakit perut usai menyantap menu MBG pada Senin pagi. Dugaan sementara, keluhan muncul setelah siswa mengonsumsi lauk daging yang disebut berbeda dari menu biasanya.
Kepala Puskesmas Tembok Dukuh, drg Tyas Pranadani mengatakan sampel makanan telah dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLK) Surabaya untuk diuji lebih lanjut. “Masih belum tahu penyebab pastinya, masih kami cek ulang bersama Dinas Kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, seluruh distribusi menu MBG dari dapur SPPG terkait telah dihentikan sementara untuk mencegah bertambahnya korban. Pemerintah juga memastikan seluruh biaya pengobatan siswa terdampak ditanggung pihak SPPG.