Sutiaji Akui Sulit Sanksi Aplikator, Ancam Bikin Aplikasi Sendiri
Malang, IDN Times - Ribuan driver online yang tergabung dalam Malang Online Bersatu (MOB) melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD dan Balai Kota Malang pada Senin (18/9/2023). Mereka menyampaikan lima tuntutan, yaitu permintaan agar aplikator penyedia jasa driver online untuk menaati SK Gubernur Jawa Timur, menuntut agar pemerintah menindak tegas aplikator nakal, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait taxi online, membubarkan komunitas bentukan aplikator, dan menuntut pemerintah membuat aplikasi baru di Malang Raya.
Melihat demo tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji turun langsung untuk menemui ribuan massa. Ia juga mengancam aplikator penyedia jasa driver online agar menjamin kesejahteraan para driver online.
1. Sutiaji mengatakan jika sebenarnya permintaan para driver online ini todak muluk-muluk
Dalam kesempatan tersebut, Sutiaji mengatakan jika ia telah menerima aspirasi dari para driver online. Ia akan menyampaikan aspirasi ini pada pemerintah pusat agar mendapatkan respons positif. Oleh karena itu, ia belum bisa memastikan apakah tuntutan para driver online ini akam dipenuhi secepatnya.
"Permintaan para driver itu tidak muluk-muluk, hanya bagaimana tarif yang sudah ditentukan melalui SK Gubernur itu dilaksanakan. Maka kami minta juga aplikator untuk menerapkan itu, dan kita di sini sifatnya nggak punya kewenangan," terangnya saat dikonfirmasi pada Senin (18/9/2023).
Sutiaji mengatakan jika ia menuntut para aplikator ini agar tunduk pada SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/291/KPTS/013/2023. Yang aman dalam SK tersebut telah diatur tarif maksimum dan minimum untuk jasa driver online per kilometernya.
2. Sutiaji mengakui sulit memberikan sanksi pada aplikator jasa driver online
Ketika disinggung apakah akan memberikan sanksi pada aplikator nakal, ia mengakui sangat sulit memberikan sanksi karena mereka merupakan perusahaan swasta. Apalagi para driver online ini dianggap bukanlah pekerja melainkan mitra, sehingga dinas tenaga kerja juga sulit untuk menindak.
"Teman-teman ini dianggap mitra bukan pekerja. Terus pemutusan (kerja) seenaknya, sementara dia (aplikator) memasukkan driver baru terus menerus," bebernya.
Sutiaji juga mengatakan jika ia sudah mendengar dari Komnas HAM jika banyak driver online yang diperlakukan tidak manusiawi. Ia menyebut joka driver online adalah pekerja renta di Indonesia.
3. Sutiaji akan membuat aplikasi tandingan untuk para driver online
Ketika disinggung mengenai solusi untuk para driver online ini, ia mengatakan jika ada ide untuk membuat aplikasi jasa penyedia driver online sendiri di Kota Malang. Ia mencontohkan jika ide ini sukses dijalankan di Yogyakarta, sehingga Malang bisa mencoba langkah yang sama.
"Ancaman ini bukan gertak sambal, kami nanti ada Kominfo dan teman-teman komunitas, start-up yang ingin membuat aplikasi lokal. Kemudian aplikasi itu pemilik sahamnya temen-temen driver sendiri," jelasnya.
Ia mengatakan jika seharusnya memang negara memberi fasilitas pada masyarakat untuk kesejahteraan. Sehingga negara akan memberikan bantuan pada driver online yang ingin bekerja mandiri bebas dari aplikator nakal.
Rencana ini menurut Sutiaji akan segera dilaksanakan dalam dalam waktu cepat. Namun, ia perlu mengumpulkan pihak-pihak yang bisa menyukseskan rencana pembuatan aplikasi hasa penyedia driver online tandingan ini.
"Pokok nanti driver diundang dan diajak bersama-sama. Terus tadi sudah telpon teman-teman start-up dan katanya sangat bisa, market juga sangat bisa, pakai e-commerce nanti kan bisa," pungkasnya.
