Sekolah Rakyat Ala Prabowo Dinilai Tak Harus Bangun Gedung
Surabaya, IDN Times - Rencana proyek Sekolah Rakyat dikiritisi oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim), Jairi Irawan. Menurutnya, ada banyak cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sehingga tidak perlu membuat sekolah baru, seperti halnya Sekolah Rakyat.
Politisi Partai Golkar ini membeberkan bahwa persoalan pendidikan yang ada saat ini bukan pada kurangnya satuan pendidikan, melainkan pada tata kelola atau manajemen. Misalnya, guru yang sudah memasuki masa pensiun segera mendapatkan ganti melalui pola perekrutan yang bagus dan tepat.
Kemudian anak-anak yang tidak mampu, bisa mengakses pendidikan yang layak dan gratis di lingkungan terdekat mereka. Anak-anak yang tergolong tidak mampu atau miskin ini tidak harus dikumpulkan di suatu tempat lalu diberikan fasilitas dan dengan kurikulum yang berbeda dengan sekolah lainnya.
"Kita memerlukan sekolah inklusi yang bisa dinikmati semua, bukan hanya anak orang kaya tetapi juga orang miskin," tegas Jairi kepada IDN Times, Kamis (6/3/2025). Diketahui, Sekolah Rakyat nantinya menampung siswa yang merupakan anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.
Skema itu, lanjutnya, dapat dilakukan dengan banyak cara. Ia menyebut, di Indonesia khususnya Jawa Timur ini memiliki ormas yang fokus terhadap pendidikan. Bahkaan sudah terbukti dengan baik menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat.
"Semisal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, belum lagi lembaga keagamaan seperti kristen maupun lainnya. mereka bisa dilibatkan dalam program ini dengan tidak harus mendirikan sekolah sendiri," katanya.
Jairi pun menyinggung mengenai tugas negara yang harusnya memperbaiki kurikulum dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Juga memperbaiki sistem perekrutan, tunjangan dan gaji guru menjadi hal penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
"Penuhi fasilitas-fasilitas satuan pendidikan yang layak dan mumpuni, khusus untuk wilayah terluar, kirim guru-guru yang terbaik dengan gaji yang sesuai, kalau belum ada sekolah, bangun fasilitas sekolah yang bisa mereka akses setiap hari," tegasnya. "Kita menginginkan sekolah yang bisa diakses dan dinikmati semua anak-anak kita baik dia miskin atau kaya," pungkas Jairi.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat berencana membuat Sekolah Rakyat. Pengelolaan sekolah ini nantinya di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos). Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa pun menargetkan ada sebanyak 40 sekolah di Jatim.
