Proyek Sekolah Rakyat, Khofifah Targetkan Ada 40 Sekolah di Jatim
Surabaya, IDN Times - Pemerintah pusat berencana membuat Sekolah Rakyat. Pengelolaan sekolah ini nantinya di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos). Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa pun menargetkan ada sebanyak 40 sekolah di Jatim
Target itu disampaikan Khofifah di beberapa kesempatan Serah Terima Jabatan (Sertijab) kepala daerah tingkat kabupaten/kota. Ia bilang, kalau anggaran tiap sekolah sebesar Rp100 miliar. Sehingga, jika ada 40 sekolah, akan ada gelontoran Rp4 triliun dari pusat, di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Maka dari itu, Khofifah pun mulai ikut sosialisasi Sekolah Rakyat kepada bupati/wali kota. Harapannya, agar para pemegang wilayah di kabupaten/kota tersebut turut andil dengan memberikan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Jadi untuk sekolah rakyat ini, daerah diminta menyiapkan lahannya, dan Pemerintah akan menyiapkan anggarannya. Kira-kira satu unit sekolah anggarannya Rp100 miliar,” ujar Khofifah.
"Kami berharap Jatim dapat kuota 40 sekolah, yakni 38 kab/kota dan dua untuk provinsi. Misalnya kita bisa mendapatkan kuota 40, dengan anggaran satu sekolah Rp100 miliar, maka ada uang beredar sekitar Rp4 triliun. Artinya, keberadaan sekolah ini juga memberikan multiplayer effect karena kita bisa merekrut banyak tenaga kerja,” lanjut dia.
Nantinya, kata Khofifah, Sekolah Rakyat diperuntukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi atau miskin dan miskin ekstrem. Sementara untuk formatnya ialah boarding school Dengan tujuan agar anak-anak tersebut memiliki keberlanjutan dalam pembelajaran atau tidak putus sekolah.
"Juga untuk memperkuat pembentukan karakternya sehingga lebih terpadu," ucapnya.
Dengan konsep boarding school, diyakini Khofifah bisa menyerap tenaga kerja baik untuk tenaga pendidik, pengelola asrama, penyedia makanan, hingga memberikan efek ekonomi pada lingkungan sekitar sekolah.
"Inilah yang kita sebut bisa memberikan multiplayer effect. Dalam waktu dekat bisa menyerap tenaga kerja, dan dalam jangka panjang, kita bisa mendorong peningkatan kualitas SDM dan IPM di daerah tersebut. Termasuk menyiapkan generasi emas pada era Indonesia Emas 2045," kata dia.
Untuk itu, rencana pada 9 Maret mendatang, Khofifah akan mengadakan rakor yang mengundang Menteri Sosial, Menteri ATR/BPN dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama seluruh Bupati/Wali Kota dan Kepala Bappeda untuk membahas Sekolah Rakyat.
"Pak Mensos ini karena arahan dari Pak Presiden, Sekolah Rakyat ini ditangani Kemensos, Kemudian dengan Menteri ATR/BPN terkait koordinasi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) untuk kepastian hukum termasuk bagi investor,” kata dia.
“Kemudian juga kami berencana mengundang Pak Mendes kaitan supaya terkonfirmasi kepala desa ini biar konfirm, sebetulnya dana desa yang turun peruntukannya untuk apa saja dan teknis koperasi desa bagaimana detailnya,” pungkasnya.
