Rudenim Surabaya Tangani 33 Deteni dan 345 Pengungsi, Ini Masalahnya!
- Rudenim Surabaya menangani 33 deteni dan 345 pengungsi dengan masalah overstay dan keterbatasan pengawasan.
- Deteni mayoritas warga asing yang melanggar aturan keimigrasian, sementara pengungsi ditampung sambil menunggu pemulangan atau pendeportasian.
- Pengungsi berasal dari Afghanistan dan Myanmar, dengan persoalan utama terkait proses pemulangan yang belum menunjukkan kemajuan signifikan.
Surabaya, IDN Times - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Surabaya saat ini menangani ratusan pengungsi dan puluhan deteni dengan beragam persoalan. Mulai dari overstay hingga keterbatasan pengawasan.
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, Rubiyanto Sugesi, mengatakan di wilayah kerja Rudenim Surabaya saat ini terdapat 33 orang deteni yang ditempatkan di rumah detensi. Selain itu, jumlah pengungsi yang berada dalam pengawasan mencapai sekitar 345 orang.
“Untuk deteni ada 33 orang di Rumah Detensi Imigrasi, sedangkan pengungsi yang berada dalam pengawasan kami saat ini sekitar 345 orang,” ujar Rubiyanto, Senin (9/2/2026).
Menurutnya, deteni yang berada di Rudenim Surabaya rata-rata merupakan warga negara asing yang melanggar aturan keimigrasian, terutama kasus overstay. Sementara untuk pengungsi, status penanganannya berbeda karena bersifat penampungan sementara sambil menunggu proses lanjutan.
“Kalau deteni, mayoritas permasalahannya overstay. Sedangkan pengungsi, tugas kami adalah penampungan sementara dalam rangka proses pemulangan atau pendeportasian sesuai ketentuan,” jelasnya. Pengungsi yang berada di wilayah kerja Rudenim Surabaya berasal dari berbagai negara, di antaranya Afghanistan dan Myanmar.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah penanganan pengungsi yang sudah bertahun-tahun berada di lokasi penampungan, seperti di kawasan Puspa Agro. Hingga kini, proses pemulangan pengungsi tersebut dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan.
“Pengungsi di Puspa Agro sudah lama menunggu proses pemulangan. Sampai sekarang belum signifikan karena ada berbagai faktor, salah satunya kebijakan negara tujuan yang menyetop penerimaan pengungsi,” katanya.
“Penanganan deteni dan pengungsi tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus ada kolaborasi lintas instansi agar pengawasan dan penindakan berjalan lebih efektif,” pungkasnya.
