Surabaya, IDN Times - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mencabut subsidi gas elpiji 3 kg. Alhasil harga gas melon ini akan melonjak tinggi pada pertengahan tahun ini. Kenaikannya pun diprediksi cukup fantastis, dari harga Rp18 ribu menjadi Rp35 ribu.
Lantas bagaimana tanggapan Dinas ESDM Jawa Timur (Jatim)?
Kepala Dinas ESDM, Setiajit menegaskan subsidi gas elpiji 3 kg tidak dihapus tapi dialihkan. Pemberian subsidi tersebut nantinya langsung diberikan kepada penerima manfaat atau warga tidak mampu.
Penyaluran subsidi nantinya ditransfer uang sebesar Rp105 ribu tiap bulan. Nilai itu dirasa cukup karena menurut pemerintah, masyarakat miskin melakukan isi ulang elpiji 3 kg sebanyak tiga kali dalam satu bulan.
"Rencana pemerintah bukan mencabut subsidi, tapi mengatur agar subsidi tepat sasaran dan iitupun baru rencana (masih) akan dibahas," ujar Setiajit tertulis kepada IDN Times, Jumat (17/1).
Apabila rencana ini direalisasikan, Setiajit menyatakan Dinas ESDM Jatim langsung menggelar sosialisasi. Karena memang penggunaan elpiji 3kg di Jatim sudah merata. Sayangnya dia tidak merinci jumlahnya, yang pasti setiap tahun dijamin cukup.
"Iya pasti, kami dengan tim selalu antisipasi dan ikut terlibat dalam pembahasan," katanya.
"Karena itu kebijakan pusat, kita bisanya menyarankan yang terbaik untuk rakyat," imbuh Setiajit.
Salah satu yang mulai digalakkan pemprov dalam mengurangi ketergantungan gas melon ialah dengan memanfaatkan gas rawa. Saat ini penerapan tersebut sudah mulai diberlakukan di Desa Nguken Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro.
"Ini gas rawa yang tidak digunakan sama sekali, kita manfaatkan, kita ubah ke separator kemudian dialirkan ke 39 KK," beber Setiajit.
Sementara itu, Manager Communication & CSR Pertamina MOR V, Rustam Aji juga senada dengan Kepala Dinas ESDM Jatim. Dia menyampaikan subsidi untuk gas elpiji rencananya diubah skemanya menjadi tertutup. Yakni dengan pemberian langsung ke rakyat miskin.
"Kalau berdasar info dari Pemerintah, bukan dicabut. Tapi subsidinya tertutup, langsung ke penerima/masyarakat yang berhak," katanya.
Sebagai operator, lanjut Rustam, prinsipnya Pertamina siap dengan kebijakan pemerintah tekait mekanisme distribusi gas melon. Termasuk jika nanti akan dilaksanakan dengan sistem tertutup.
"Pertamina akan selalu memastikan availability produk LPG untuk masyarakat, dan setelah ada keputusan akan memastikan lembaga penyalur siap dengan mekanisme distribusi tertutup tersebut," pungkasnya.