Ratusan Warga Gelar Aksi di Jembatan Suroboyo, Tolak Reklamasi
Surabaya, IDN Times - Ratusan warga pesisir Surabaya menggelar aksi toal reklamasi proyek strategi nasional Surabaya Watertront Land (PSN SWL) di Jembatan Suroboyo, Rabu (8/1/2025). Sama seperti aksi-aksi sebelumnya, masyarakat berharap agar pemerintah membatalkan proyek yang berada di sisi timur Kota Surabaya ini.
Pantauan IDN Times di lapangan, massa aksi sudah berkumpul di Jembatan sejak pukul 09.30 WIB. Selain masyarakat pesisir, sejumlah masyarakat yang menamai diri sebagai Aliansi Ulama dan Tokoh (Alakoh) Jawa Timur juga ikut dalam aksi tersebut.
Ketua Aliansi Ulama dan Tokoh Jatim , Ustaz Rahmad Mahmudi dalam orasinya mengatakan, setidaknya ada lima tuntutan kepada pemerintah agar segera ditindak lanjuti. Pertama, menolak keras penetapan SWL di kawasan pesisir Surabaya sebagai PSN karena dinilai merupakan pembangunan kawasan baru yang ekslusif yang akan menimbulkan permasalahan sosial serta ancaman terhadap keamanan dan kerusakan lingkungan hidup. "Dua, meminta kepada seluruh ulama dan tokoh masyarakat untuk mendukung gerakan Jawa Timur menolak keras PSN SWL demi kemaslahatan bersama warga Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya," ujarnya ditemui.
Ketiga, meminta kepada Wali Kota Surabaya dan DPRD Surabaya, Gubernur Jatim, DPRD Jatim untuk mengusulkan kepada Pemerintah pusat agar membatalkan PSN SWL dengan mencabut segala bentuk perizinan. Empat, meminta kepada Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur untuk menginstruksikan kepada pelaksana proyek agar menghentikan total seluruh aktivitas pembangunan SWL sambil menunggu keputusan pemerintah pusat yang membatalkan PSN SWL.
"Kelima, meminta kepada aparat keamanan untuk mengawasi pelaksanaan eksekusi instruksi wali kota Surabaya atau Gubernur Jawa Timur berkenan dengan pengehentian toral seluruh aktivitas pembangunan SWL," terangnya. Rahmad mengatakan, penolakan dilakukan karena merasa masyarakat diperlakukan tidak adil. Terlebih, proyek tersebut dinilai bukan berpihak kepada masyarakat pesisir Surabaya.
"Ini manfaatnya untuk siapa, masyarakat gak ngerti masa depannya seperti apa, yang pasti di dalam pikirannya mereka kehilangan mata pencaharian," tutur dia.
Untuk itu, pihaknya berharap agar Presiden Prabowo Subianto agar membatalkan proyek ini. Presiden Prabowo bisa membatalkan proyek tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres).
"Kami tidak menyalahkan Pak Prabowo karena yang membuat ini adalah keputusan Presiden Jokowi (Joko Widodo), tetapi kami ingin Pak Prabowo ingin mendengar suara rakyat, bahwa rakyat Kenjeran ini kebatan dan minta proyek ini dibatalkan, dan yang punya kewenangan membatalkan Keppres (Keputusan Presiden) adalah presiden," pungkas dia.
