Guru Honorer Menangis di Aksi Tolak MBG Ponorogo
- Ratusan warga Ponorogo menggelar aksi damai menolak program Makan Bergizi Gratis karena dianggap mengorbankan anggaran pendidikan dan kesehatan.
- Aksi juga menyoroti nasib guru honorer yang menerima honor sangat kecil, bahkan ada yang menangis saat menyampaikan keluhannya.
- DPRD Ponorogo berjanji meneruskan aspirasi massa ke pemerintah pusat meski kebijakan MBG merupakan wewenang nasional.
Ponorogo, IDN Times — Ratusan warga yang tergabung dalam Konsorsium Ponorogo Bersatu menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Ponorogo, Kamis (7/5/2026). Massa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai mengorbankan anggaran pendidikan dan kesejahteraan guru honorer.
Dalam aksi tersebut, demonstran membawa poster dan spanduk bernada kritik terhadap program MBG. Massa juga menyatakan dukungan terhadap program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dianggap lebih berdampak pada ekonomi masyarakat desa.
1. Massa sebut anggaran pendidikan dipotong demi MBG
Koordinator aksi, Aang Pariyanto, menilai program MBG tidak tepat sasaran karena anggarannya disebut berasal dari pemotongan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Yang menjadi dasar penolakan kami, anggaran MBG ini diambil dari dana pendidikan. Akibatnya banyak program pendidikan jadi berkurang. Bahkan juga mengambil dari sektor kesehatan,” ujarnya.
Massa meminta pemerintah mengembalikan alokasi anggaran MBG untuk mendukung pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat.
2. Guru honorer menangis saat curhat soal honor
Aksi tersebut juga menyoroti kesejahteraan guru honorer di Ponorogo. Aang mengaku menerima banyak keluhan dari para tenaga pendidik sebelum aksi digelar.
Menurut dia, ada guru honorer yang telah mengajar bertahun-tahun namun hanya menerima honor sekitar Rp250 ribu per bulan. Bahkan, salah satu guru disebut menangis saat menyampaikan kondisinya.
“Tadi ada guru honorer yang sampai menangis saat menyampaikan kondisinya. Mereka mengajar bertahun-tahun tapi honornya sangat kecil,” katanya.
3. DPRD Ponorogo janji teruskan aspirasi ke pemerintah pusat
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menerima langsung massa aksi dan menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Namun, ia menegaskan program MBG merupakan kebijakan pemerintah pusat sehingga DPRD hanya bisa meneruskan masukan dari masyarakat.
“Kami hanya bisa menyampaikan aspirasi masyarakat karena program ini merupakan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
