PPDB Ditutup, Beberapa SMA di Kabupaten Madiun Kekurangan Murid

Penerapan itu, ia melanjutkan, seperti yang dilakukan pada PPDB pada tahun-tahun sebelumnya. Sebab, sekolah itu dinyatakan sebagai ‘pelarian’ bagi calon siswa yang tidak diterima di lebaga pendidikan tinggi di wilayah Kota Madiun.

Secara geografis, ia menuturkan, SMA Negeri Wungu memang berada di wilayah Kabupaten Madiun. Namun, sebagian besar warga di kecamatan itu memprioritaskan mendaftar di sekolah di wilayah Kota Madiun. Selain faktor akses transportasi yang lebih mudah juga karena image kualitas pendidikan dan gengsi sosial.

“Mohon maaf, rata-rata yang sekolah di sekolah kami anak kurang mampu secara ekonomi. Kalau anak dokter, saya kira tidak mau sekolah di tempat kami,” ungkap Ritul.

Kendati demikian, ia menyatakan sistem zonasi yang kini diterapkan dalam PPDB justru menguntungkan sekolahnya. Sebab, siswa yang berdosmisili di Kecamatan Wungu dan Kare dapat diarahkan ke SMA tersebut.

Calon siswa dan orangtua yang pendaftarannya disusulkan di SMA Negeri 1 Wungu tetap harus membuat surat pernyataan bermaterai. “Isinya benar-benar ingin sekolah di tempat kami,” ujar Ritul.

Sementara itu, SMA Negeri Pilangkenceng yang kebingungan lantaran jumlah calon siswa baru masih kurang dari pagu. Ketua PPDB sekolah setempat Sigit Sugiarto, mengatakan bahwa lulusan SMP yang berhasil dijaring sebanyak 136 dari pagu 245 anak. Adapun perinciannya, 97 dari jalur online dan 39 melalui offline.

Kondisi ini berbeda dengan PPDB pada tahun sebelumnya. Sebab, para lulusan SMP dari wilayah di luar zona, yakni Saradan dan Pilangkenceng mendaftar di sekolah itu. Sebagian di antara mereka berasal dari wilayah Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro dan Karangjati, Ngawi. “Kalau tahun ini (yang dari luar zona) tidak bisa,” ujar Sigit.

Dengan jumlah siswa yang kurang dari pagu, ia memperkirakan akan berdampak pada pemenuhan jam mengajar bagi para guru. Terutama yang telah mengikuti program sertifikasi yang diharuskan memenuhi 24 jam mengajar. “Ini yang akan menjadi masalah. Semoga saja segera ada kebijakan yang mengaturnya,” ungkap Sigit.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Madiun, Supardi mengakui ada sejumlah sekolah yang kekurangan calon siswa pada PPDB kali ini. Namun, secara rinci ia belum mendapatkan datanya.

“Kalau Pilangkceng kekurangannya tidak sebanyak itu. Untuk jumlah sekolah yang kekurangan siswa saya belum menerima data,” ujarnya.