Pengurangan Jam Kerja, Diklaim Tak Ganggu Pelayanan Publik di Tuban

Aturan pemangkasan jam bekerja bagi para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Tuban tersebut, jangan sampai membuat pelayanan masyarakat terganggu. Terutama pelayanan di bidang kesehatan dan Disdukcapil setempat.

Para pegawai harus menjalankan fungsinya dengan baik seperti bekerja pada bulan-bulan sebelumnya. "Sudah kita sampaikan kepada setiap OPD di Tuban, dan aturan ini juga menyeluruh disetiap daerah bukan hanya Tuban saja," kata Wabup dua periode ini.

Dengan demikian aturan ini perlu ditaati oleh semua pegawai. Harapannya, pengurangan jam bekerja tidak menghambat kinerja pemerintahan dalam menjadi pelayan masyarakat.

"Jangan sampai menghambat. Semoga para pegawai senantiasa berlomba-lomba mengerjakan amalan ibadah dengan baik," ujarnya.

Tekait hal ini, pemerintah juga sudah menyampaikan imbauan tersebut ke setiap OPD di Tuban, terutama di wilayah kecamatan. Sementara jika kelonggaran waktu yang sudah diberikanmembuat mereka tidak tambah disiplin dalam bekerja, maka pemerintah daerah juga tak akan tinggal diam. "Tentunya ada saksi bagi mereka yang tidak patuh terhadap aturan ini," tegasnya.

Sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor 394 Tahun 2019 tertanggal 26 April 2019,  instansi pemerintah yang memberlakukan 5 hari kerja, jam masuk untuk hari Senin-Kamis yaitu pukul 08.00-15.00

Adapun waktu istirahat pukul 12.00-12.30. Sementara, jam kerja untuk hari Jumat berlaku pukul 08.00-15.30, dengan waktu istirahat pada 11.30-12.30. Untuk instansi yang memberlakukan enam hari kerja, ASN diharuskan masuk pada pukul 08.00-14.00 pada hari Senin-Kamis, dan Sabtu.