Surabaya, IDN Times - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS) memastikan kebutuhan pakan dan perawatan satwa tetap menjadi prioritas utama menyusul penetapan mantan Direktur Utama periode 2016-2024, CA, sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim).
Kepala Seksi (Kasi) Humas KBS, Lintang Ratri Sunarwidhi, menegaskan sistem pengelolaan KBS saat ini sudah berbeda dibandingkan saat masih berstatus Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS).
"Dengan Perumda ini kami sudah membedakan perawatan kami dengan kepengurusan sebelumnya," ujarnya, Kamis (23/7/2026).
Lintang menambahkan, seluruh kebutuhan satwa kini dipenuhi berdasarkan standar perawatan dan kondisi masing-masing satwa. Pemberian pakan disesuaikan dengan usia, berat badan, hingga kebutuhan nutrisi.
"Kalau sekarang kami harus menyesuaikan dengan kebutuhan satwa," katanya.
Lintang memastikan kondisi satwa di KBS tetap terpantau baik dan tidak terdampak oleh proses hukum yang tengah berjalan. "Sampai saat ini alhamdulillah Kebun Binatang Surabaya dalam kondisi baik-baik saja dan tidak terpengaruh dengan berita-berita yang tadi malam telah dirilis Kejaksaan," ungkapnya.
Lintang juga menjelaskan pemberian pakan dilakukan dua kali sehari, yakni pagi dan sore. Petugas juga melakukan pemantauan rutin terhadap sisa makanan sebagai indikator kesehatan satwa.
"Kalau makan sore, paginya masih ada sisa. Sisa itulah yang menjadi indikasi apakah satwa bosan dengan pakannya, tidak suka, atau justru sedang dalam kondisi kurang sehat. Dari situ kami bisa mengetahui lebih awal kondisi satwa," jelasnya.
Meski tidak mengetahui besaran anggaran yang dialokasikan untuk pakan, Lintang menegaskan kebutuhan makan satwa tidak boleh terganggu. "Kalau anggaran saya kurang paham. Yang jelas setiap hari harus terpenuhi, karena yang diutamakan pasti makannya satwa dulu," tegasnya.
Selain memastikan kebutuhan satwa, KBS juga mengklaim tetap melanjutkan pengembangan fasilitas bagi pengunjung. Setelah memperbarui area pintu masuk atau plaza, KBS kini menyiapkan ruang laktasi sebagai salah satu fasilitas baru.
"Yang jelas Kebun Binatang Surabaya akan terus memperbaiki diri. Fasilitas yang dibutuhkan pengunjung akan kami upayakan terpenuhi secara bertahap," katanya.
Sebelumnya, Kejati Jatim menetapkan CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan KBS periode 2016-2024. Penyidik memperkirakan kerugian negara mencapai Rp10,2 miliar, dengan sekitar Rp7,4 miliar diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.
Dalam penyidikannya, Kejati Jatim menyebut sebagian anggaran yang seharusnya digunakan untuk operasional, termasuk pakan dan perawatan satwa, diduga diselewengkan. Akibatnya, penyidik menilai kondisi KBS saat itu terdampak, mulai dari fasilitas yang kurang terawat, pengembangan wahana yang terhambat, hingga kondisi sejumlah satwa yang disebut kurang sehat dan cenderung mengalami kematian.