Surabaya, IDN Times - Polemik klaim Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai “Partai Anak Nahdliyin” tidak berhenti pada perdebatan soal kedekatan politik dengan warga Nahdlatul Ulama (NU). Kritik GP Ansor Jawa Timur (Jatim) turut melebar pada isu transparansi kebijakan pemerintah, khususnya terkait pengelolaan tenaga pendamping desa yang berada di bawah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Ketua PC GP Ansor Jombang Taufiqi Fakkarudin Assilahi atau Gus Fiqi, yang merupakan cicit pendiri NU KH Abdul Wahab Chasbullah, meminta polemik tersebut dilihat secara proporsional. Menurutnya, dinamika antara organisasi kemasyarakatan dan partai politik merupakan hal wajar, tetapi tidak boleh membuat kader NU melupakan sejarah hubungan NU dengan politik kebangsaan.
“Intinya kita ini jangan sampai lupa dengan adanya sejarah Republik ini. Kita pernah punya presiden dari kader Nahdlatul Ulama yaitu sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur,” ujar Gus Fiqi, Selasa (8/9/2026).
Ia mengingatkan perjalanan politik Gus Dur ketika menjadi Presiden keempat RI tidak bisa dilepaskan dari dinamika elite politik saat itu. Salah satu tokoh penting PAN, Amien Rais, ketika itu menjabat Ketua MPR dan memiliki peran dalam proses politik yang mengantarkan Gus Dur ke kursi kepresidenan. Namun, dinamika politik berikutnya juga berujung pada berakhirnya pemerintahan Gus Dur.
Bagi Gus Fiqi, rangkaian sejarah tersebut menunjukkan bahwa hubungan NU dengan partai politik selalu bergerak dinamis. Kader NU dan GP Ansor diminta tidak mudah terseret oleh kepentingan politik sesaat.
“Kita sebagai kader NU atau kader Ansor merefleksikan ke sana, jangan sampai lupa sejarah,” tegasnya.
Polemik mengemuka setelah PAN semakin terbuka membangun pendekatan dengan warga NU. Saat Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, sejumlah elite PAN hadir di sekitar arena muktamar dan menghadirkan ruang publik bertajuk “Teras de'PAN”.
Narasi tersebut kemudian semakin terang ketika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memperkenalkan PAN sebagai “Partai Anak Nahdliyin” dalam peringatan HUT ke-28 PAN di Malang.
Ketua PW GP Ansor Jatim, Musaffa Safril sebelumnya menilai klaim tersebut harus dibuktikan melalui tindakan dan kebijakan nyata, bukan berhenti pada slogan politik. Ia menyoroti laporan sejumlah kader Ansor yang bekerja dalam program pendampingan desa. Ia menyebut terdapat kader yang mengeluhkan pemindahan atau relokasi tugas ke wilayah lain dengan jarak jauh dan alasan yang dinilai belum dijelaskan secara memadai.
PW GP Ansor Jatim meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membuka mekanisme penempatan, pemindahan, serta evaluasi tenaga pendamping desa secara transparan.
Terkait hal tersebut, Gus Fiqi menyampaikan nada serupa. Ia meminta setiap keputusan terkait tenaga pendamping desa didasarkan pada ukuran profesional dan kebutuhan program, bukan latar belakang organisasi maupun afiliasi politik.
“Pertanyaannya, indikator pemindahan itu apa? Intinya transparansi dalam mengatur kementerian itu bagaimana? Ini yang harus ada penjelasan,” katanya.
Menurut dia, transparansi penting untuk mencegah munculnya prasangka terhadap kebijakan pemerintah. Jika terdapat mekanisme evaluasi, mutasi, atau penempatan ulang, indikatornya harus dapat dijelaskan secara terbuka sehingga kebijakan tidak dipersepsikan sebagai bentuk perlakuan terhadap kelompok tertentu.
Ia juga mendorong agar rekrutmen dan penempatan pendamping desa terbuka bagi seluruh masyarakat yang memiliki kompetensi dan kapasitas. “Ke depan bagi kami Ansor Jombang menuntut bagaimana pendamping-pendamping desa itu bisa terbuka untuk semua masyarakat yang kompeten dan kapabel. Tidak hanya kader-kader partainya saja yang harus masuk menjadi pendamping desa,” tegasnya.
Gus Fiqi mengatakan pihaknya mendukung sikap PW GP Ansor Jatim yang meminta pembenahan tata kelola. Namun, ia berharap kritik tersebut tetap diarahkan pada perbaikan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, bukan menjadi konflik antarkelompok.
Di sisi lain, ia mengingatkan PAN maupun partai politik lain agar tidak menjadikan identitas Nahdliyin semata sebagai instrumen pendekatan elektoral. “Namun, klaim PAN sebagai partai anak Nahdliyin harus dibuktikan dengan tindakan atau gerakan nyata. Bukan hanya sebatas baris kalimat yang seakan tak bermakna,” katanya.
Gus Fiqi pun mengajak kader NU, khususnya generasi muda, tetap memegang teguh ideologi organisasi di tengah semakin terbukanya dinamika politik. “Saya mengingatkan kepada kader-kader NU untuk bagaimana ideologi kita ini harus kita pegang benar-benar, jangan sampai tergerus oleh zaman yang sudah seperti ini,” katanya.
Menurutnya, kedekatan dengan berbagai kekuatan politik tidak harus berujung pada permusuhan. Justru, hubungan antara organisasi kemasyarakatan, kelompok keagamaan, dan partai politik perlu dibangun melalui komunikasi yang sehat, transparansi, serta penghormatan terhadap batas peran masing-masing.