Kekeringan Ancam 1,58 Juta Warga Jatim, 24 Daerah Berstatus Darurat

Surabaya, IDN Times - Peta kekeringan Jawa Timur (Jatim) 2026 menunjukkan ancaman yang tidak kecil. Sebanyak 29 kabupaten/kota diproyeksikan terdampak kekeringan, dengan potensi mencapai 489.608 keluarga atau 1.582.627 jiwa yang tersebar di 260 kecamatan dan 926 desa.

Ancaman tersebut kini mulai berhadapan dengan kondisi nyata di lapangan. Hingga 5 September 2026, sebanyak 20 kabupaten telah melakukan distribusi atau dropping air bersih kepada masyarakat terdampak, dengan total bantuan mencapai 8,09 juta liter melalui 1.690 ritase.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah provinsi terus memperkuat penanganan dengan memperluas jangkauan distribusi air bersih sekaligus menyiapkan langkah untuk memicu hujan ketika kondisi atmosfer memungkinkan.

Pasuruan menjadi salah satu daerah yang kini menghadapi tekanan kekeringan. Pemprov Jatim menyalurkan 45 tandon dan 500 jeriken untuk mendukung kebutuhan air bersih 19.837 jiwa atau 6.556 keluarga yang tersebar di Kecamatan Lumbang, Winongan, Pasrepan dan Kejayan. "Bantuan Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Pasuruan 45 unit tandon dengan kapasitas 1.200 liter dan 500 unit jeriken berkapasitas 15 liter," ujar Khofifah saat menyalurkan bantuan air bersih di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Minggu (6/9/2026).

Lumbang menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbesar, mencapai 8.966 jiwa atau 2.923 keluarga. Disusul Pasrepan sebanyak 7.675 jiwa, Winongan 1.443 jiwa, dan Kejayan 1.743 jiwa.

Namun, persoalan kekeringan di Jatim tidak hanya terjadi di Pasuruan. Berdasarkan pemetaan potensi dampak 2026, Bojonegoro menjadi daerah dengan proyeksi desa terdampak terbanyak, yakni 92 desa di 24 kecamatan. Berikutnya Pamekasan 78 desa di 11 kecamatan, Lamongan 71 desa di 15 kecamatan, serta Sumenep 70 desa di 19 kecamatan.

Gresik dan Trenggalek masing-masing juga diproyeksikan memiliki 62 desa yang berpotensi terdampak kekeringan. Ancaman tersebut diperkuat oleh gambaran musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih kering dari kondisi normal. Berdasarkan data iklim yang menjadi dasar pemetaan, sekitar 75,5 persen wilayah Jatim diproyeksikan mengalami sifat hujan bawah normal.

Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Juli-Agustus, dengan Agustus menjadi periode dominan pada 53 Zona Musim atau sekitar 70,9 persen wilayah.

Durasi kemarau terpanjang diperkirakan mencapai 22-24 dasarian atau sekitar tujuh hingga delapan bulan, yang berpotensi terjadi di 20 Zona Musim atau sekitar 23 persen wilayah Jatim.

Situasi itu membuat pemerintah daerah bergerak lebih awal. Gubernur Jatim telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla melalui SK Nomor 100.3.3.1/327/013/2026 yang berlaku mulai 26 Mei hingga 6 Oktober 2026.

Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, sebanyak 24 daerah telah menetapkan status keadaan darurat kekeringan. Enam daerah yang telah menetapkan status tanggap darurat yakni Kabupaten Lumajang, Pasuruan, Malang, Mojokerto, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan 18 daerah yang menetapkan status siaga darurat meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Bangkalan, Blitar, Trenggalek, Gresik, Jember, Sampang, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Kota Batu, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan, dan Probolinggo.

Di lapangan, penanganan terus diperluas. Hingga 5 September, bantuan air bersih telah menjangkau 20 kabupaten, 115 kecamatan, 188 desa dan 249 dusun. Total penerima mencapai 36.091 keluarga atau 138.667 jiwa.

Pemprov Jatim juga telah menyiapkan kapasitas logistik untuk mengantisipasi eskalasi dampak, antara lain 5.410 ritase air bersih, 1.400 tandon, 500 tandon lipat serta 17.500 terpal.

Khofifah mengatakan, distribusi air bersih merupakan langkah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Namun, pemerintah tidak ingin penanganan hanya berhenti pada pengiriman air dari satu titik ke titik lain.

"Selain bantuan berupa dropping air dan tandon, Pemprov Jatim akan melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Awan sudah mulai masuk di beberapa titik. Jika potensial, maka akan dilakukan OMC agar ada hujan yang bisa diakses dari awan yang sedang bergerak," katanya.

Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, terus bersiap memanfaatkan peluang terbentuknya awan yang berpotensi menghasilkan hujan. "Kami standby karena sangat mungkin di atas tanggal 6 September ada awan yang bergerak ke daratan untuk melakukan OMC dan berpotensi menjadi hujan," imbuhnya.

Selain intervensi teknologi, Khofifah juga mengajak masyarakat memperkuat ikhtiar melalui pendekatan sosial dan keagamaan. Ia meminta masyarakat serta tokoh agama di Pasuruan melaksanakan Salat Istisqa untuk memohon turunnya hujan.

"Pasuruan termasuk kota maupun kabupaten religius, saya berharap seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh agama melakukan salat istisqa untuk meminta hujan supaya ikhtiar kita dikabulkan Allah," harap Khofifah.