Pakar Epidemiologi Unair: PSBB Kedua Lebih Buruk daripada yang Pertama

Pakar Epidemiologi Universitas Airlanggga (Unair) dr. Windu Purnomo mengaku telah mengikuti rapat evaluasi PSBB Surabaya Raya tahap kedua. Dalam rapat itu, dia tidak merekomendasikan kebijakan apapun kepada pemerintah. Pihaknya bersama Tim Epidemiologi memaparkan fakta penyebaran virus di kawasan Surabaya Raya.

Ada dua kurva yang menjadi dasar dr. Windu dan timnya. Pertama ialah kurva epidemi dan kedua kurva prediksi. "Dari kurva epidemi Surabaya Raya, kasus masih meningkat. Kumulatif kurva masih menanjak, terutama Surabaya. Gresik lumayan, tapi tetap ada peningkatan," ujarnya, Senin (25/5).

Kemudian pada kurva prediksi infeksi, dirinya menyampaikan kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, Plt Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin bahwa kasus COVID-19 masih naik dan belum sampai puncak. Timnya memprediksi puncak kasus pada Kamis (28/5) mendatang.

"Itu lima hari setelah hari Sabtu (23/5) itu," ucapnya.

Prediksi ini akan sesuai, apabila pada Hari Raya Idulfitri tidak ada pergerakan orang. "Nyatanya pergerakan orang masih banyak banget. Ada takbiran, salat jemaah unjung-unjung, ini bisa meningkat lagi," dia menambahkan.

Berdasarkan kurva epidemi dan prediksi, Windu menilai belum aman apabila pemerintah melakukan pelonggaran seperti mengakhir masa PSBB Surabaya Raya dan tidak memperpanjangnya. "Kami tidak beri rekom apa-apa. Kami hanya menyampaikan kondisinya masih berisiko tinggi," Windu menegaskan.

"Kalau (PSBB) dilonggarkan, puncak (kasus COVID-19) tidak ketemu di hari kelima setelah kemarin (Sabtu). Tapi mungkin mundur makin jauh dan makin tinggi angkanya. Atau nanti muncul gelombang kedua, artinya masih berisiko tinggi," lanjut dia.

Jika PSBB Surabaya nantinya diperpanjang, Windu berharap pemerintah benar-benar serius menerapkannya. Bentuk keseriusan itu dengan cara mengubah sanksi yang lebih tegas pada Pergub, Perwali dan Perbup. Sebab, aparat penegak hukum merujuk payung hukum di aturam itu sebelum menindak pelanggar.

"Selama ini jilid dua lebih buruk daripada jilid satu. Jilid dua tidak dibarengi perubahan Pergub, Perwali dan Perbup. Padahal, untuk pelaksanaan perlu penegasan dari aparat. Nah, aparat perlu payung hukum tapi payung hukumnya tidak berubah," Windu membeberkan.

"(Agar efektif) penegakan hukum tidak boleh seperti kemarin. Ini peluang sudah lepas lebaran untuk bisa mengetatkan," kata dia.