Mendagri Beberkan Dinamika Seleksi Calon Pj Kepala Daerah

Tito Karnavian mengatakan kalau landasan hukum pemilihan penjabat kepala daerah adalah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Sehingga akam ada penjaringan penjabat kepala daerah yang dilakukan setiap bulannya secara ketat. Ia mengatakan kalau penjabat gubernur akan mempertimbangkan pendapat DPRD Provinsi, begitupun pemilik penjabat bupati atau wali kota. Akan ada 3 nama yang disetujui oleh DPRD untuk diserahkan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Ketika sudah mengerucut pada beberapa nama, mereka akan diseleksi oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diambil dari beberapa instansi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Akan ada sidang TPA yang dilakukan 2 kali hingga mengerucut ke 3 nama calon penjabat kepala daerah.

"Setelah memunculkan 3 nama, nama-nama tersebut akan diusulkan pada bapak presiden, wakil presiden, sejumlah Menteri, dan pimpinan lembaga. Kemudian dalam sidang penilai akhir, hasilnya akan dibuatkan kepres dan SK Kemendagri," terangnya saat menghadiri disertasi di Universitas Merdeka (Unmer) Malang pada Rabu (9/8/2023).

Tito juga mengatakan kalau Kemendagri RI juga mempertimbangkan pendapat kementerian lain dalam menentukan calon penjabat kepala daerah. Pertimbangan lintas kementerian ini bukan hanya dijadikan sampingan, pertimbangan mereka juga bisa menggugurkan calon penjabat kepala daerah.

Tidak hanya kementerian, perimbangan dari instansi lain seperti KPK, PPATK, Kemenpan RB, hingga Badan Intelejen Negara (BIN) juga dipertimbangkan. Nasib para calon penjabat kepala daerah juga ditentukan di sini.

"Karena bisa juga memang ada masalah hukum (dari para calon penjabat kepala daerah). Tentu saja kita tidak ingin calon yang ditunjuk ada masalah hukum. Sehingga pengusulan silakan diajukan, tapi keputusan tergantung lintas kementerian lembaga," tegasnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan kalau ada 10 nama gubernur yang akan segera habis masa jabatannya. Nama-nama penjabat yang akan menggantikan mereka juga telah diajukan kepada Kemendagri RI. Pengajuan tersebut telah masuk pada mejanya sejak hari ini.

Selain itu, ia iuga mengatakan kalau nama-nama penjabat kepala daerah juga terus masuk. Terutama bagi krpala daerah yang masa jabatannya habis pada Oktober 2023 dan November 2023.

"Sudah ada nama-nama penjabat untuk bulan September (2023). Sementara untuk bulan Oktober (2023) dan November (2023) masih akan ada lagi. Karena prinsipnya sekarang setiap bulan akan ada penjaringan. Jadi kalau PJ (Penjabat) gubernur kita minta masukan ke DPRD provinsi, masukan ke kementerian lembaga, ada enam nama," pungkasnya.