Surabaya, IDN Times - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa belum ada kabupaten/kota yang mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebab, hingga Minggu malam (5/4), dia belum mendapat tembusan.
"(Kalau ada pengajuan PSBB) surat itu akan masuk ke Sekda dan masuk ke meja saya," ujarnya saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Perkembangan terkahir koordinasi antara pemprov dengan para bupati/wali kota memang belum ada pengajuan secara resmi PSBB ke Kemenkes. Menurut Khofifah, apabila ada pengajuan, maka pemprov berhak tahu.
"Sejauh saya koordinasi tadi sampai magrib, belum ada kabupaten/kota yang tembusannya sampai ke pemprov. Kalau koordinasi soal kesehatan maupun lain harus berseiring," tegas Khofifah.
"Bisa mengajukan ke Kemenkes, seyogyanya pemprov bisa mendapatkan konfirmasi apabila ada yang mengajukan. Kita bisa melihat itu harus terkoordinasikan," dia menambahkan
Gubernur kelahiran Surabaya ini juga membeberkan bahwa interaksi antar kepala daerah di Jatim intensif melalui grup daring yang telah dibuat. Tapi, dia mengeluhkan masih adanya beberapa kepala daerah yang kurang interaktif.
"Ada satu dua yang kurang interaktif, mungkin sibuk. Berbagai hal yang mungkin kita diskusikan secara digital atau gadget itu tidak maksimal karena mungkin sibuk ya, kepala daerah yang merangkap sebagai Kepala Gugus Tugas," ucap Khofifah.
Meski begitu, Ketum PP Musilmat NU ini berharap kesibukan kepala daerah yang kurang interaktif itu bisa diatur. Sebab, koordinasi menjadi hal paling penting saat menangani penyebaran COVID-19 di Jatim. Terlebih, jika ingin mengajukan kebijakan PSBB, pemda diminta tetap koordinasi dengan pemprov.
"Saya menyampaikan yang mengajukan (PSBB ke) Kemenkes, (harusnya) pemprov mendapat konfirmasi karena koordinasi rumah sakit dikendali pemprov, kaitan penjemputan pasien," kata Khofifah.
Sebelumnya, satu daerah yang ingin mengajukan PSBB ialah Kota Surabaya. Mengingat, pasien positif COVID-19 terbanyak di Jatim ialah Kota Pahlawan. Yakni sebanyak 84 pasien per Minggu (5/4).
Sebelumnya, Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M Fikser mengatakan, pemkot sudah akan menerapkan pembatasan dengan menggunakan istilah karantina wilayah. Namun berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020, kebiajakan pembatasan itu pun harus ditunda.
Pemkot Surabaya lantas mengkaji kebijakan baru yakni PSBB, sesuai PP tersebut. Jika diterapkan, maka kendaraan yang tidak memiliki pelat L dan warga nonSurabaya sudah tidak boleh memasuki Surabaya. Kecuali, mereka memiliki alasan mendesak. Tapi, rupanya pengajuan PSBB juga tidak mudah.
"Kami ternyata masih harus membuat surat izin ke Kementerian Kesehatan. Dan ini bukan hanya surat biasa, tapi juga disertai kajian seperti berapa jumlah orang yang biasanya masuk ke Surabaya dan jalan mana saja yang dilalui," kata Fikser dihubungi IDN Times, Jumat lalu (3/4).