Ketua RT dan RW se-Malang Hadiri Sosialisasi Perpres No 96 Tahun 1998

04 Nov 2020, 22:11 WIB

Pemkot Malang menggelar sosialisasi Perpres No. 96 Tahun 2018, Rabu (4/11). (Dok. Humas Pemkot Malang)

Malang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelar sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 sebagai pedoman pengurusan pencatatan sipil. Sosialisasi virtual yang digelar dua gelombang selama dua hari di 10 titik lokasi itu dihadiri 600 orang ketua RW dan RT se-Kota Malang serta dibuka langsung oleh Wali Kota Malang, Sutiaji.

“Hari ini kita kumpul bersama-sama untuk memulai dan menginventarisasi serta memodifikasi dan mengakomodasi sebuah kepentingan bersama, maka basic data dan data adalah amat sangat penting,” ujar Wali Kota Malang yang online dari NCC Kota Malang, Rabu (04/11).

1. Ini fungsi identitas menurut Wali Kota Malang

Wali Kota Malang menghadiri sosialisasi Perpres No 96 Tahun 2018, Rabu (4/11). (Dok. Humas Pemkot Malang)

Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai upaya pemantasan prosedur dan persyaratan pengurusan dokumen administrasi kependudukan dengan berbasis customer base. Wali Kota Sutiaji pun mengatakan, kependudukan menjadi alat pertama untuk mengetahui daerah asal seseorang.

“Fungsi dari identitas itu, bagaimana pola pencatatan ketika melahirkan, bagaimana pola pencatatan ketika kematian, dan bagaimana pola pergeseran keluar masuknya penduduk dari wilayah satu ke wilayah yang lain,” kata Sutiaji.

2. Peran RT hingga kecamatan begitu besar dalam membangun database kependudukan

Selain Wali Kota Malang, sosialisasi Perpres No 96 Tahun 2018 dihadiri Plt Direktur Pencatatan Sipil Christina Lilik Sudarijati. (Dok. Humas Pemkot Malang)

Senada dengan Wali Kota Malang, Plt Direktur Pencatatan Sipil Christina Lilik Sudarijati menerangkan bahwa dirinya mengapresiasi begitu besar peran RT hingga kecamatan yang membangun database kependudukan.

“Sekarang waktunya kita meningkatkan layanan dengan cara percepatan pemberian dokumen kependudukan, dalam hal ini adalah dokumen pencatatan sipil,” ungkap Lilik.

3. Pemkot Malang berharap ketua RT dan RW dapat menyosialisasikan Perpres No 96 Tahun 2018

Wali Kota Malang Sutiaji (Dok. Humas Pemkot Malang)

Dengan diselenggarakannya sosialisasi tersebut, Pemkot Malang berharap Ketua RT dan RW yang hadir dapat menyosialisasikan kembali kepada warganya. Berkenaan dengan itu, pemerintah menganggap Ketua RT dan RW paling mengerti karakteristik warganya dan sebagai key opinion leader di lingkungannya, sehingga besar harapan suaranya didengar masyarakat. (MF/EM) CSC