Surabaya, IDN Times - Dugaan keracunan ratusan santri setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo menjadi alarm keras bagi pemerintah Jawa Timur (Jatim). Pemprov Jatim memastikan pengawasan terhadap dapur MBG akan diperketat dan tidak lagi hanya mengandalkan pemeriksaan setelah terjadi persoalan.
Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengatakan, kasus dugaan keracunan tersebut menjadi perhatian serius karena kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Padahal, pengawasan dan pemenuhan persyaratan seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) telah dilakukan.
“Sebagai pemerintah, ini terjadi kesekian kalinya tentu sangat prihatin. Walaupun SLHS sudah, pengawasan sudah dilakukan, tapi ternyata di luar kemampuan kami juga mereka melakukan sesuatu yang berakibat fatal,” ujarnya di Surabaya, Rabu (2/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak selaku Ketua Satgas MBG Jatim menggelar rapat konsolidasi bersama tim Satgas MBG Jatim untuk merespons kasus yang terjadi di Sidoarjo.
Adhy mengatakan, Satgas MBG Jatim kini melakukan pendalaman untuk mengetahui faktor yang menyebabkan ratusan santri mengalami dugaan keracunan. Hasil pendalaman tersebut juga telah dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi bahan tindak lanjut.
Menurut Adhy, langkah pertama yang harus dilakukan bukan langsung menjatuhkan sanksi, melainkan memastikan terlebih dahulu penyebab kejadian melalui proses penyelidikan.
“Satgas sedang melakukan pendalaman dan sudah melaporkan kepada BGN untuk bisa menindaklanjuti apa sanksi. Terutama sebetulnya adalah penyelidikan dulu. Seperti apa faktor penyebab keracunan tersebut,” katanya.
Pemprov Jatim berharap proses penanganan kasus tersebut menghasilkan langkah tegas agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Pengelolaan dapur MBG juga akan menjadi perhatian khusus, mengingat dapur merupakan titik krusial dalam memastikan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat aman dikonsumsi.
Adhy menegaskan, evaluasi tidak boleh berhenti pada pemberian punishment setelah insiden terjadi. Pemerintah akan mendorong pola pengawasan yang lebih aktif melalui pemeriksaan berkala terhadap kondisi dapur dan kepatuhan pengelola terhadap standar operasional prosedur (SOP).
“Pertama setelah konsolidasi kita memanggil seluruh pengusaha dapur, pengelola dapur, kemudian memastikan kembali apakah aturan-aturan sudah ditaati dan SOP dari pengelolaan masak, dapur, dan semua aturan sudah ditaati atau belum,” jelasnya.
Ia menekankan, pemerintah tidak ingin pengawasan baru dilakukan setelah muncul korban. Pemeriksaan terhadap dapur MBG harus dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh tahapan pengolahan makanan berjalan sesuai ketentuan.
“Ke depan tidak bisa lagi kalau terjadi sesuatu hanya sampai terjadi sesuatu kemudian punishment. Tetapi kita betul-betul dicek secara berkala kondisi dapur tersebut,” tegas Adhy.
Sebelumnya, ratusan santri di Kabupaten Sidoarjo dilaporkan mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan yang diduga berasal dari program MBG pada Selasa (1/9/2026). Para santri kemudian dilarikan ke sejumlah rumah sakit di wilayah Sidoarjo untuk mendapatkan penanganan medis.