Surabaya, IDN Times - Di tengah ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), komunikasi pemerintah menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat. Informasi mengenai kondisi terkini, risiko kesehatan, hingga langkah penanganan perlu disampaikan secara terbuka, konsisten, dan mudah dipahami agar masyarakat dapat mengambil tindakan yang tepat.
Pakar Komunikasi Politik sekaligus Guru Besar Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen (UK) Petra, Prof Gatut Priyowidodo menilai, keberhasilan komunikasi krisis tidak cukup diukur dari seberapa cepat pemerintah menyampaikan pernyataan. Hal yang lebih mendasar ialah kemampuan membangun kepercayaan melalui informasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan disertai langkah nyata.
“Dalam komunikasi krisis, kunci utamanya bukan kecepatan menyampaikan pesan, melainkan kemampuan membangun kepercayaan,” ujar Gatut, Kamis (22/10/2026).
Menurut dia, komunikasi pemerintah saat krisis karhutla perlu dievaluasi melalui empat indikator utama, yakni framing atau pembingkaian pesan, orientasi narasi, konsistensi antarakun resmi, serta responsivitas terhadap kritik publik, terutama di media sosial.
Keempat indikator tersebut penting karena masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi bahwa penanganan sedang dilakukan. Mereka juga perlu mengetahui tingkat risiko yang dihadapi, wilayah yang terdampak, langkah perlindungan yang dapat dilakukan, serta perkembangan penanganan secara berkala.
Gatut mengingatkan, ketika narasi pemerintah menyatakan situasi terkendali, sementara masyarakat di sejumlah wilayah masih menghadapi asap dan gangguan aktivitas, perbedaan persepsi dapat memengaruhi kepercayaan publik. Maka, informasi resmi harus menggambarkan kondisi secara proporsional, termasuk kendala yang masih dihadapi dan upaya yang sedang ditempuh.
Ia juga menyoroti respons pemerintah terhadap kritik masyarakat. Dalam situasi krisis, kritik tidak semestinya langsung diperlakukan sebagai serangan terhadap institusi. Keluhan warga dapat menjadi sumber informasi penting untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan memperbaiki penanganan di lapangan.
“Pemerintah perlu memahami bahwa kritik publik saat krisis asap bukan semata-mata serangan terhadap legitimasi kekuasaan, melainkan ekspresi kecemasan dan tuntutan perlindungan,” katanya.
Gatut menjelaskan, komunikasi krisis berisiko kehilangan fungsi pelayanan publik apabila respons terhadap kritik lebih banyak berisi pembelaan atas kinerja dibandingkan penjelasan mengenai solusi, perkembangan penanganan, dan langkah perlindungan bagi warga.
Untuk membangun komunikasi krisis yang efektif, Gatut mendorong pemerintah menerapkan komunikasi risiko berbasis komunitas yang bersifat dua arah, cepat, konsisten, dan dapat ditindaklanjuti.
Artinya, informasi tidak cukup hanya disebarkan melalui siaran pers atau akun media sosial resmi. Pemerintah juga perlu memastikan pesan menjangkau masyarakat terdampak melalui saluran yang mereka percaya dan mudah diakses.
“Dalam perspektif komunikasi krisis, pesan harus disampaikan melalui sumber yang dipercaya masyarakat, termasuk tenaga kesehatan, perangkat desa, tokoh komunitas/adat, dan kanal komunikasi lokal. Media sosial berfungsi mempercepat distribusi informasi, tetapi komunikasi interpersonal memastikan pesan benar-benar dipahami,” jelasnya.
Pendekatan tersebut dapat diterapkan, misalnya, dengan menyampaikan informasi kualitas udara dan risiko kesehatan menggunakan bahasa sederhana, memberikan panduan perlindungan bagi kelompok rentan, serta memperbarui informasi mengenai kondisi wilayah dan layanan kesehatan yang tersedia. Informasi juga perlu menjelaskan ke mana warga dapat melaporkan dampak asap atau meminta bantuan.
Konsistensi pesan antarlembaga menjadi hal lain yang perlu diperhatikan. Informasi yang berbeda antara satu instansi dan instansi lain dapat membingungkan masyarakat, terutama ketika mereka harus mengambil keputusan cepat untuk melindungi diri dan keluarga.
Koordinasi data dan pesan antarinstansi diperlukan agar informasi yang beredar tidak saling bertentangan. Jika terdapat perubahan kondisi atau data, pemerintah perlu menjelaskan pembaruan tersebut secara terbuka.
Gatut juga menilai penanganan komunikasi karhutla perlu melibatkan berbagai pihak melalui forum komunikasi krisis multipihak. Pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dapat berbagi data, menyampaikan kebutuhan lapangan, serta memperjelas pembagian peran dalam penanganan bencana.
Menurut dia, pendekatan kolaboratif lebih dibutuhkan daripada komunikasi yang berorientasi pada saling melempar tanggung jawab. Ukuran keberhasilan komunikasi krisis semestinya terletak pada seberapa baik masyarakat memperoleh informasi yang benar dan perlindungan yang dibutuhkan.
“Krisis ini bukan kompetisi tentang siapa yang paling tidak bersalah, melainkan kolaborasi tentang siapa melakukan apa untuk melindungi masyarakat. Di sinilah legitimasi pemerintah diuji,” pungkasnya.