Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
May Day 2026 di Surabaya, Buruh dan Mahasiswa Serukan 10 Tuntutan
Mahasiswa membentangkan poster berisi tuntutan pada aksi Hari Buruh di depan DPRD Jatim Jalan Indrapura Jumat (1/5/2026) (IDN Times/Thoriq Achmad D A)
  • Ribuan buruh dan mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar aksi May Day 2026 di depan DPRD Jawa Timur, menyerukan sepuluh tuntutan utama terkait kesejahteraan pekerja.
  • Tuntutan utama mencakup pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja, penghapusan sistem outsourcing, pembayaran pesangon bagi korban PHK massal, serta upah layak bagi guru honorer.
  • Anggota DPRD Jatim Yordan M. Batara-Goa menemui massa dan berjanji menindaklanjuti aspirasi mereka melalui rapat resmi, meski sebagian peserta aksi masih merasa belum puas.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Surabaya, IDN Times - Sejumlah massa aksi dari aliansi buruh dan mahasiswa menggelar aksi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur pada Jumat (1/52026). Mereka menyerukan 10 tuntutan saat aksi Hari Buruh atau May Day 2026.

Massa yang hadir berasal dari kelompok buruh seperi Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan (FSPK), dan mahasiswa dari UNAIR, UNESA, dan Universitas Telkom Surabaya. Mereka mulai berdatangan di titik aksi sekitar pukul 15.00.

Setibanya di depan DPRD Jatim, massa aksi mulai menata barisan dan menyampaikan beberapa tuntutan yang dibawa. Salah satu tuntutan yang dibawakan saat aksi adalah pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka menuntut penghapusan sistem kerja kontrak, outsourcing, dan kemitraan yang cenderung tidak memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan bagi pekerja.

"Apakah saat ini buruh sudah sejahtera? Fakta yg terjadi, UU Outsourcing masih ada, Omnibus Law masih berlaku, tapi pendapatan kita masih segini saja kawan-kawan," seru salah satu orator yang berdiri di atas mobil komando.

Selain isu utama yang dibawakan oleh kelompok buruh, massa dari kelompok mahasiswa juga turut membawakan tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan hak-hak tenaga pendidikan. Hal ini tampak pada poster-poster yang menuntut pemberian upah yang layak kepada guru honorer.

Selain orasi, aksi tersebut juga diwarnai penampilan musik dengan sederhana. Massa aksi dari kelompok buruh dan mahasiswa tampak melebur menjadi satu dan menyanyikan lagu "Buruh Tani" secara kompak.

Massa aksi berdialog dengan DPRD Jatim

Anggota DPRD Jatim Yordan M. Batara Goa berserta petugas dan aparat saat aksi Hari Buruh di depan gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura (IDN Times/Thoriq Achmad D A)

Tidak hanya berorasi, aksi Hari Buruh di Jalan Indrapura tersebut juga dihadiri oleh salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Yordan M. Batara-Goa. Sekitar pukul 16.00, Yordan datang dengan kawalan dari petugas dan aparat menuju ke tengah-tengah massa aksi.

Setelah dihadiri oleh Yordan, massa aksi kemudian langsung menumpahkan keresahan yang selama ini dirasakan oleh para pekerja. Berbagai keresahan tersebut disampaikan oleh salah satu massa aksi.

Salah satu keresahan yang paling dirasakan oleh para buruh adalah sistem outsourcing yang merugikan mereka. Selain itu, mereka juga menuntut pemberian pesangon yang tidak dibayarkan kepada para buruh yang terkena PHK massal.

"Banyak teman-teman buruh yang di-PHK massal tetapi pesangonnya tidak dibayarkan. Kami minta bapak-bapak menindak tegas," ujar salah satu massa aksi.

Selain tuntutan-tuntutan terkait ketenagakerjaan, massa aksi juga turut menyampaikan keresahan menyangkut program makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Merah Putih yang tidak menghasilkan kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat.

"Kita harus mengubah sistem MBG, karena pada akhirnya MBG hanya dikuasai oleh segelintir orang saja," terus massa aksi.

Massa aksi juga menyampaikan permasalahan yang dialami para pekerja ojek online yang mendapat potongan pendapatan dari aplikator dalam jumlah yang cukup besar. Permasalahan ini juga berkaitan erat dengan lapangan pekerjaan yang tidak tersedia secara luas, bertolak belakang dengan yang dijanjikan oleh presiden dan wakil presiden pada saat periode kampanye pemilu 2024 silam.

"Mana itu 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka m, bukan MBG, bukan Koperasi Merah Putih," tegas massa aksi.

Menyikapi berbagai tuntutan yang telah disampaikan tersebut, Yordan kemudian memberikan tanggapan kepada massa aksi. Ia menyatakan bahwa tuntutan masa aksi telah dicatat dan akan dirapatkan dengan berbagai pihak yang berwenang.

"Rekan-rekan semua, tidak semua hal itu dalam kewenangan kami, tetapi besok Selasa kami akan rapat dengan perangkat daerah, dengan kawan-kawan koalisi, untuk melawan para aplikator nakal itu," ujar Yordan.

Mendengarkan tanggapan dari Yordan, massa aksi terlihat kurang puas. Beberapa massa aksi juga turut merebut toa dan menumpahkan emosi atas berbagai keresahan para buruh yang selama ini tidak didengarkan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team