Gugatan Paslon Independen Pilwali Malang Dikabulkan Bawaslu

Dalam sidang yang dipimpin oleh Mochamad Arifudin tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan Berita Acara Nomor 246/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang tertanggal 18 Juni 2024. Sehingga mereka mengabulkan permohonan pemohon dalam hal ini Heri Cahyono dan Rizky Wahyu Utomo.

"Kami juga memerintahkan kepada termohon (KPU Kota Malang) untuk memberikan data dukungan berdasarkan nama sejumlah 13.366 dukungan yang sempat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan perbedaan data input silon/profil dukungan dengan dokumen dukungan pemohon berupa form B.1-KWK-PERSEORANGAN yang ditempeli E-KTP paling lama 1×24 jam sejak putusan dibacakan," terangnya.

Arifudin juga meminta pada paslon Sam HC dan Rizky Boncell untuk melakukan pencocokan antara data input silon/profil dukungan dengan dokumen dukungan pemohon berupa form B.1-KWK-PERSEORANGAN yang ditempeli E-KTP sesuai dengan dukungan berdasarkan yang diberikan oleh KPU Kota Malang sepanjang terdapat kesesuaian nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat pada E-KTP atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dengan form B.1-KWK-PERSEORANGAN yang sudah diunggah kedalam silon paling lama 1×24 jam sejak data dukungan berdasarkan diserahkan oleh KPU Kota Malang.

"Jadi kami memerintahkan kepada KPU Kota Malang untuk membuka akses silon pemohon paling lama 1×24 jam sejak pemohon telah mencocokkan data dukungan. Dan memerintahkan kepada pemohon untuk mengunggah ke dalam silon data dukungan yang sudah dilakukan pencocokan paling lama 2×24 jam sejak akses silon pemohon dibuka," ujarnya.

Oleh karena itu, KPU Kota Malang diminta untuk melakukan kembali verifikasi administrasi terhadap data dukungan yang telah diunggah ke dalam silon. KPU Kota Malang juga wajib menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan.

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib mengatakan jika mereka menerima dengan keputusan ini. Mereka akan mengikuti setiap keputusan dan menindaklanjuti dengan membuka akses silon dan kembali melakukan verifikasi administrasi.

"Kami akan mengikuti putusan sidang. Jadi kami telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU RI," pungkasnya.