Gaji Anggota PPS Malang di Bawah UMR, Ketua KPU Jatim: Jangan Sambat!

24 Jan 2023, 20:42 WIB

Pelantikan anggota PPS Kota Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Malang, IDN Times - Selasa (24/01/2023) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang melantik 171 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Malang di Hotel Savana Malang. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Jawa Timur, Choirul Anam mengatakan bahwa anggota PPS tidak akan mendapat gaji yang besar. Meskipun demikian, hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengeluh dan bekerja seenaknya. Para anggota PPS harus bekerja secara profesional dan berintegritas.

"Kalau saya lihat, di Kota Malang ini banyak wajah baru (anggota PPS), mungkin hanya seperlima yang pernah berpengalaman saat Pemilu (pemilihan umum) sebelumnya. Jadi, saya ingin mengatakan agar jangan sambat (mengeluh) terkait bayarannya segini, dibilang kecil ya kecil, dibilang besar ya besar," tutur Choirul Anam.

Ia mengingatkan agar para anggota PPS yang baru tetap menjaga 11 prinsip Penyelenggaraan Pemilu. Ke-11 prinsip tersebut adalah Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

"11 prinsip penyelenggaraan Pemilu ini harus benar-benar dipahami dan dipedomani betul. Jangan ada yabg dicederai dengan hal-hal yang tidak baik, karena tentu akan merugikan kepercayaan masyarakat," tegasnya.

1. PPS akan mengabdi selama 14 bulan dengan gaji Rp2 juta

Pelantikan anggota PPS Kota Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Para anggota PPS yang baru dilantik ini nantinya akan berkerja sejak dilantik hari ini sampai 4 April 2024. Artinya mereka akan bekerja selama 14 bulan. Mereka juga akan digaji sebanyak Rp2 juta setiap bulannya.

Tentu jumlah ini lebih kecil dibandingkan UMR Kota Malang yang saat ini berada di angka Rp3.194.143 per bulan. Namun, Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas meminta agar anggota PPS bisa bekerja sesuai kode etik.

"Misalnya melakukan dugaan berpolitik, money politik, mendukung parpol tertentu atau lainnya. Tapi terkait pelanggaran tersebut akan menjadi ranah Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dan sanksi sanksi yang diberikan akan tergantung siapa yang melaporkan, disertai bukti, dan itu menjadi ranah dari Bawaslu dan DKPP yang menangani," paparnya.

2. Proses seleksi super ketat

Ilustrasi KPU. (IDN Times/Sukma Shakti)

Meskipun gajinya di bawah UMR, ada 894 pelamar yang mendaftar sebagai anggota PPS Kota Malang. Padahal jumlah anggota PPS yang diterima hanya 171 orang saja.

Mereka pada awalnya akan diminta mendaftar melalui SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc) dengan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Kemudian mereka harus mengikuti tes komputer yaitu CAT, selanjutnya yang lolos harus mengikuti tes wawancara.

"Dari total 894 pendaftar, kemudian pendaftar yang melengkapi berkas sebanyak 529 orang. Lalu peserta yang lolos setelah diverifikasi dan memenuhi syarat administrasi sebanyak 456 orang. Kemudian setelah seleksi bukan anggota parpol (partai politik) jadi 393 orang. Dan setelah tes seleksi akhir terpilih 171 orang," ujarnya.

Dari 171 anggota PPS Kota Malang, ada 117 laki-laki dan 54 perempuan. Artinya ada 30 persen anggota PPS Kota Malang adalah perempuan.

3. Tugas selanjutnya anggota PPS Kota Malang

Logo KPU Indonesia. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Setelah dilantik, anggota PPS akan mulai bekerja dengan membentuk sekretariat. Mereka akan dibantu ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di 57 Kelurahan di Kota Malang. Anggota PPS akan melakukan koordinasi untuk pemutakhiran data pemilih.

"Nantinya para anggota PPS akan membantu proses penghitungan suara dalam Pemilu 2024 di 2.588 TPS (Tempat Pemungutan Suara) Kota Malang," pungkasnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.