Surabaya, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengingatkan pada 51 pengelola bangunan yang belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk segera mengurus. Hal ini untuk menjamin keamanan dan kenyamanan gedung.
SLF telah diatur dalam Perwali Nomor 14 tahun 2018. Pada Pasal 3, poin kedua menyatakan bahwa setiap pemanfaatan bangunan hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunan memperoleh SLF dari Kepala Daerah.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Krisna Ayu Pratiwi menuturkan, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat agar pengelola gedung segera merampungkan SLF. Mengingat SLF adalah dokumen penting yang harus dimiliki gedung bertingkat.
"Saya setiap dua minggu akan terus memantau membantu pemerintah Kota," ujar Ayu usai menggelar rapat bersama pengelola sejumlah gedung bertingkat di Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (21/4/2022).
Ia menuturkan, jika nantinya ditemukan ada gedung yang tak memiliki SLF, maka DPRD Kota Surabaya akan merekomendasikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya untuk melakukan penyegelan. "Ya tentunya kami memberikan rekomendasi untuk disegel," tegasnya.
Hal ini agar pengelola gedung segera merampungkan SLF dan memenuhi syarat-syarat kelaikan. "Jangan sampai gedung-gedung ini tidak seenaknya berdiri, pada akhirnya dampaknya kepada masyarakat juga," tuturnya.
Sementara itu, Kepala DPRKPP Kota Surabaya telah menegur pemilik 197 bangunan tinggi terkait SLF. Pihaknya fokus menegur bangunan yang lebih dari 8 lantai untuk memenuhi dokumen SLF.
"Kami mulai menegur Februari tanggal 4 dan beberapa sudah berproses, karena memang dibutuhkan pemenuhan terhadap rekomendasi-rekomendasi (beberapa) OPD," ujar Irvan.
Setelah dilakukan teguran, sejumlah pengelola, langsung mengajukan pengurusan SLF. Diantaranya langsubg menyelesaikan dokumen SLF.
"Yang sedang dalam pengurusan ada 116, itu tadi yang sudah terbit 49 (SLF)," pungkasnya.