Dekan FK Unair Dipecat, LBH: Pemerintah Gak Boleh Anti Kritik

05 Jul 2024, 19:16 WIB

Dekan FK Unair, Prof Budi Santoso (tengah). (IDN Times/Khusnul Hasana)

Surabaya, IDN Times - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya buka suara soal pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair), Prof Dr dr Budi Santoso. Pemerintah tidak seharusnya anti kritik terhadap pendapat akademisi, termasuk pendat Dekan FK Unair yang menolak rencana Mentri Kesehatan (Menkes) yang mendatangkan dokter asing .

Kepala Bidang Advokasi LBH, Habibus Shallihin mengatakan, LBH Surabaya mendukung kebebasan berpikir dan berekspresi di kalangan akademisi. Hal ini karena kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan bagian dari konstitusional.

"Jadi gerakan-gerakan itu atau kebebasan berpendapat berekspresi di kalangan akademis itu tidak bisa dilakukan pembatasan," ujar Habibus, Jumat (5/7/2024).

1. Pemerintah gak boleh anti kritik terhadap akademisi

Aksi di Fakultas Kedokteran Unair terkait pemecatan Prof BUS, Kamis (4/7/2024). Dokumentasi Istimewa

LBH Surabaya menyikapi, Pemerintah tidak boleh anti kritik terhadap sikap dari para akademisi. Hak mereka untuk berekspresi dan berpendapat harus dipenuhi.

"Mereka itu harus dipenuhi terkait dengan hak-hak kebebasan berekspresi, berpendapat di akademis ataupun di publik," ungkapnya.

Bila kebebasan berekspresi dan berpendapat para akademisi dibatasi, maka tidak ada lagi istilah kampus sebagai barometer atau miniatur negara. Apalagi, kampus merupakan tempat dimana banyak orang-orang intelektual.

"Kalau misalkan akademisi diberi batasan-batasan maka kemudian tidak ada lagi yang namanya kampus sebagai barometer atau miniatur negara yang kemudian menjadi tempat pendidik, tempat orang-orang intelektual di sana yang harusnya mendapatkan perlindungan," jelas Habibus.

2. Pemerintah harusnya memberi perlindungan terhadap akademisi

Dekan FK Unair, Prof Budi Santoso (tengah). (IDN Times/Khusnul Hasana)

Pemerintah harusnya memberikan perlindungan kepada akademisi yang menyatakan pendapatnya. Bukan malah membatasi dengan cara arogan, seperti pemecatan.

"Nah perlindungan ini yang harus dipenuhi oleh negara, bukan membatasi dengan cara yang arogan, cara-cara yang arogan itu seperti yang dialami dekan FK Unair," pungkas dia.

3. Prof Bus Dipecat setelah menolak rencana kebeijakan Menkes mengimpor dokter

Aksi di Fakultas Kedokteran Unair terkait pemecatan Prof BUS, Kamis (4/7/2024). Dokumentasi Istimewa

Seperti diberitakan sebelumnya, Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. dr. Budi Santoso membernakan dirinya dipecat dari jabatannya setelah menyatakan menolak rencana Menteri Kesehatan (Menkes) yang bakal mendatangkan dokter asing.

Prof Bus pun telah berpamitan di sejumlah grup WA dekanat. Isi pamitan itu pun ramai dan tersebar.

"Iya. Itu kan grupnya dekan ya, ada grupnya dosen-dosen, saya pamitan karena SK-nya saya terima tadi sekitar pukul 15.00 WIB," ujarnya membenarkan.

Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP) UNAIR Martha Kurnia Kusumawardan, membenarkan kabar pemberhentian Prof Bus.

"Selamat malam rekan-rekan media. Terkait beredarnya pemberitaan tentang pemberhentian Dekan FK Unair di beberapa media sosial, dengan ini kami humas Universitas Airlangga menyatakan bahwa pemberitaan tersebut benar adanya," ujarnya berdasarkan keterangan yang diterima IDN Times.

Martha menyebut, alasan atau pertimbangan pimpinan Unair terkait pemberhentian ini adalah merupakan kebijakan internal untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik guna penguatan kelembagaan khususnya di lingkungan FK Unair.

"Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Prof Dr dr Budi Santoso SpOG(K) atas semua pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," sebutnya.

"Semoga Unair khususnya FK Unair terus menjadi Fakultas Kedokteran yang mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia," pungkas dia.