Surabaya, IDN Times - Bupati Nganjuk nonaktif, Novi Rahman Hidayat menjalani sidang putusan perkara dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (6/1/2022). Majelis hakim memberikan vonis tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan penjara.
"Menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp 200 juta subsider kurungan 6 bulan,” ujar hakim ketua I Ketut Suarta dalam amar putusannya.
Lebih lanjut, dalam amar putusan majelis hakim, negara menyita sejumlah barang bukti. Seperti ponsel milik terdakwa Novi, dan uang sebesar Rp245 juta. Sedangkan uang sejumlah Rp402,9 juta dikembalikan ke Novi dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp11 juta dikembalikan kepada Jumali.
Terkait putusan tersebut, Novi melalui tim kuasa hukumnya tidak terima. Ia langsung mengajukan banding. Putusan ini sendiri lebih rendah dari tuntutan JPU. Dalam amar tuntutan JPU, Novi dituntut sembilan tahun pidana penjara. Serta denda Rp300 juta subsider delapan bulan penjara.
Sebelumnya, ketika sidang pledoi, kuasa hukum Novi, Tis'at Afriyandi menilai kasus dugaan suap yang membelit kliennya penuh dengan rekayasa. Ia menuding ada pihak-pihak tertentu yang berupaya mengkriminalisasi. Hal itu dibuktikan dengan beberapa indikator. Di antaranya, terkait proses penangkapan terdakwa yang dilakukan sewenang-wenang dan tidak dilengkapi alat bukti yang cukup dan sah.
"Bahwa secara nyata terdakwa tidak dalam posisi tertangkap tangan menerima uang dari siapapun juga. Tetapi terdakwa ditangkap saat berbuka puasa," kata saat membacakan nota pembelaan kliennya di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (30/12/2021).