BGN Bakal Perketat Pengawasan 31 SPPG di Sidoarjo yang Belum Berizin

Sidoarjo, IDN Times - Ada sebanyak 31 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sidoarjo yang belum mengantongi izin. Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Timur akan melakukan pengawasan.

Setidaknya temuan daei Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, ada sebanyak 31 SPPG belum berizin. Sementara total seluruh SPPG di Kabupaten Sidoarjo mencapai 170.

Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo mengatakan akan berkordinasi dengan Forkopimda Sidoarjo. Nantinya SPPG yang belum mengantongi izin akan segera dibantu untuk proses perizinan.

"Kami akan koordinasi pasti dengan Forkopimda Sidoarjo. Alhamdulillah Forkopimda Sidoarjo sangat luar biasa tanggapnya, responnya dengan kami, kami dibantu terus. Jadi perihal belum ada SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) akan dipercepat dan dibantu oleh Sidoarjo. Seperti itu," ujarnya, Rabu (2/9/2026).

Selanjutnya, BGN akan memperketat pengawasan. Sehingga, tak ada lagi SPPG belum berizin yang beroprasi.

"Pastinya akan lebih ketat. Kaminya dan pimpinan akan mengevaluasi kembali dari pusat. Sementara itu," ucapnya.

Di sisi lain, Teguh memastikan, SPPG Kalitengah, Tanggulangin yang menyuplai MBG hingga menyebabkan ratusan santri dan siswa keracunan, telah dilengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Untuk itu, pihaknya melakukan pemeriksaan mencari tahu penyebab keracunan.

"SLHS sudah ada, sertifikat halal sudah ada. Hanya saja kan bahan baku itu bagaimana, itu perlunya investigasi dan hasil lab nantinya. Jadi kami masih menunggu hasil lab. Kami tidak bisa berbicara banyak perihal ini," pungkas dia.

Bupati Sidoarjo, Subandi bakal menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi izin. Data Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, total yang belum mengantongi izin mencapai 31 SPPG.

Subandi mengatakan, sejauh ini ada sebanyak 170 SPPG yang beroperasi di Sidoarjo. 31 SPPG di antaranya belum mengantongi izin dan akan diberhentikan sementara.

"Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini lagi. Apabila yang 31 belum izin, sementara tak suruh berhenti dulu, ya," ujar Subandi.

Subandi menuturkan, 31 yang belum berizin akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Pihaknya menyerahkan proses pengawasan kepada BGN pusat.

"Nah, nanti terkait mekanisme, semuanya biarkan nanti BGN Pusat ini yang menyampaikan, ya. Karena regulasinya kita sebagai pemerintah daerah tidak paham," terang dia.

Ia berharap agar BGN bertindak terhadap peristiwa keracunan yang terjadi di Sidoarjo. Pihaknya mendukung segala langkah yang dilakukan BGN agar peristiwa serupa tak terjadi lagi.

"Dengan kondisi seperti ini, apa langkah yang dilakukan oleh BGN, ya ini harus tegas. Jangan mengganggu program Presiden. Program yang baik ini, mari kita support, kita dukung," ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga siap membantu pembenahan tata kelola MBG. Termasuk membenahi SPPG Kalitengah Tanggulangin.

"Mudah-mudahan nanti dengan adanya seperti ini (peristiwa keracunan), lebih baik tata kelolanya. Harapan kita seperti itu," pungkas Subandi.

Sekadar diketahui, petaka keracunan makanan massal para siswa dan santri Ponpes Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo ini terjadi usai menyantap menu MBG pada Selasa 1 September 2026, saat jam makan siang pukul 13.00 WIB. Kemudian para siswa mayoritas SMP dan SMA ini mengeluhkan muntah dan bertumbangan setelah Asar sekitar pukul 15.00 WIB.

Tim dari Dinkes kemudian merujuk ratusan siswa ke sejumlah rumah sakit mulai petang hingga hari ini Rabu 2 September 2026. Penanganan masih dilakukan hingga petang ini.

Dinkes Kabupaten Sidoarjo mencatat sebanyak 592 korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilarikan ke delapan rumah sakit di wilayah Sidoarjo. Data tersebut merupakan pembaruan hingga Rabu, 2 September 2026 pukul 16.00 WIB.