Surabaya, IDN Times - Pelaku pencabulan anak di bawah umur, Aris, akan mendekam di balik jeruji besi sembari menunggu teknis hukuman kebiri kimiawi yang dibebankan kepadanya. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur belum bisa mengeksekusi hukuman tambahan tersebut karena belum ada standar operasional prosedurnya (SOP).
Rencananya, Kejati akan meminta petunjuk kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pelaksanaan eksekusi.
“Saya sudah minta ke Kejari (Kejaksaan Negeri) untuk membuat laporan tersebut. Di dalamnya supaya meminta petunjuk dari Kejagung tentang pelaksanannya. Karena kami juga gak tahu bagaimana pelaksanannya. Kami akan kirimkan surat sore ini atau besok paling lambat,” ujar Aspidum Kejati Jawa Timur, Asep Maryono, di Surabaya, Senin (26/8).
Kendati belum ada kepastian soal teknisnya, Asep menjelaskan bila putusan tersebut tidak mungkin dicabut. Terlebih, yang bersangkutan tidak mengajukan peninjauan kembali atau kasasi.
“Putusan hanya bisa dibatalkan sama putusan. Bisa dengan pengadilan yang lebih tinggu atau mungkin diberikan grasi oleh presiden. Kebetulan terdakwa juga gak mengajukan kasasi,” tambah dia.
Terdakwa saat ini mendekam di penjara di kawasan Mojokerto. “Putusan itu ada dua, satu putusan badan dan satu kebiri. Pidana yang diajukan JPU gak ada kebirinya tapi ada dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu yang kami lakukan dulu adalah pidana badannya,” sambungnya.
Menurut Asep, hakim memiliki kemerdekaan untuk menjatuhkan hukuman yang berbeda dari jaksa penuntut. Karenanya, sebagai putusan kebiri kimiawi pertama di Indonesia, putusan dari PN Mojokerto yang didukung oleh PT Surabaya, Jawa Timur, bisa dikatakan sebagai langkah progresif.
“Hakim itu memiliki kemerdekaan. Hakim bisa membeirkan hukuman tambahan atau sesuai dengan yang diajukan JPU. Saya kira ini adalah tonggak sejarah ya karena ini baru pertama kali putusan kebiri,” tutup dia.