Belanja Daerah Pemprov Jatim Membengkak
- Belanja daerah Pemprov Jatim dipastikan membengkak pada tahun anggaran 2025, naik signifikan menjadi Rp32,936 triliun.
- Lonjakan belanja terutama diserap untuk belanja operasional dan belanja modal, dengan defisit APBD Jatim yang melonjak menjadi Rp4,3 triliun.
- Pendapatan daerah Jatim hanya bertambah Rp91,182 miliar, namun defisit akan ditutup dengan pembiayaan netto dari SiLPA tahun anggaran 2024 sebesar Rp4,7 triliun.
Surabaya, IDN Times - Belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dipastikan membengkak pada tahun anggaran 2025. Hal ini terungkap dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam paparannya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebutkan belanja daerah yang semula dianggarkan Rp30,223 triliun naik signifikan menjadi Rp32,936 triliun. Artinya, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp2,712 triliun. Lonjakan belanja ini terutama diserap untuk belanja operasional dan belanja modal.
Rinciannya, belanja operasi sebesar Rp24,7 triliun, belanja modal Rp 3,87 triliun, belanja tidak terduga Rp302,870 miliar, dan belanja transfer Rp5,538 triliun.
Kenaikan belanja tersebut tidak diimbangi dengan pendapatan daerah. Pendapatan daerah Jatim pada perubahan APBD 2025 tercatat hanya bertambah Rp91,182 miliar, dari Rp28,448 triliun menjadi Rp28,539 triliun.
Tambahan pendapatan itu ditopang oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik Rp283,494 miliar menjadi Rp17,43 triliun. Namun, pendapatan transfer justru turun Rp192,312 miliar menjadi Rp11,467 triliun. Sementara komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap stagnan di angka Rp 28 miliar.
Kondisi ini membuat perubahan belanja jauh melampaui kenaikan pendapatan. Dengan selisih tersebut, defisit APBD Jatim membengkak. Semula defisit hanya Rp1,7 triliun, kini melonjak menjadi Rp4,3 triliun, naik lebih dari Rp2,6 triliun.
Khofifah menyebut defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan netto, terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp 4,7 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding estimasi awal yang hanya Rp 1,7 triliun.
“Perubahan defisit akan ditutup dengan pembiayaan netto, yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran 2024 sebagaimana laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit BPK,” jelasnya.
Sejauh ini, Khofifah belum merinci secara detail program-program prioritas yang menyebabkan lonjakan belanja daerah. Namun, diperkirakan belanja tambahan banyak terserap untuk sektor layanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta program penanggulangan inflasi dan pengendalian dampak ekonomi global.
