Surabaya, IDN Times - Jawa Timur (Jatim) memiliki jaringan kereta api sepanjang 1.525 kilometer dengan 999 perlintasan sebidang yang tersebar di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, 182 perlintasan yang telah terdaftar masih tidak dijaga, sementara 83 perlintasan lainnya bahkan belum memiliki nomor resmi.
Data menunjukkan tantangan besar keselamatan perjalanan kereta api di Jatim, terutama karena aktivitas perkeretaapian di provinsi ini tergolong tinggi. Setiap hari terdapat 138 perjalanan kereta api yang melintas di tiga wilayah kerja perkeretaapian.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama. Peringatan Hari Kereta Api Nasional ke-81 tidak boleh berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi momentum memperkuat keselamatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
"Keselamatan harus menjadi prioritas dalam setiap pengembangan layanan kereta api. Pengamanan perlintasan membutuhkan koordinasi yang kuat, kesiapan petugas, serta kepatuhan masyarakat terhadap rambu dan ketentuan keselamatan," tegasnya, Senin (28/9/2026).
Berdasarkan data Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya per 7 Mei 2026, dari 999 perlintasan sebidang di Jatim, sebanyak 916 perlintasan telah terdaftar atau memiliki nomor JPL. Sedangkan 83 perlintasan belum terdaftar.
Persoalan tidak berhenti pada status administrasi. Dari 916 perlintasan yang telah terdaftar, 182 perlintasan tercatat tidak dijaga.
Dengan kata lain, hampir satu dari lima perlintasan sebidang yang sudah terdaftar di Jatim masih berstatus tidak dijaga. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kereta api setiap hari menjadi bagian dari mobilitas masyarakat di berbagai daerah. Jaringan sepanjang 1.525 kilometer itu mencakup jalur aktif sepanjang 910 kilometer, sedangkan 615 kilometer lainnya merupakan jalur nonaktif.
Adapun 138 perjalanan kereta api setiap hari terbagi dalam tiga wilayah kerja. Sebanyak 40 perjalanan berada di Daop 7 Madiun, 80 perjalanan di Daop 8 Surabaya, dan 18 perjalanan di Daop 9 Jember.
Khofifah mengatakan besarnya jaringan dan intensitas perjalanan tersebut membuat kereta api tidak lagi sekadar menjadi moda transportasi antarkota. Kereta api telah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas pekerja, pelajar dan mahasiswa hingga pergerakan menuju pusat ekonomi dan destinasi wisata.
Menurut dia, peningkatan layanan harus berjalan beriringan dengan penguatan aspek keselamatan, termasuk di titik pertemuan antara jalur kereta api dan jalan raya. "Pelayanan yang semakin baik harus dirasakan oleh semua penumpang, termasuk anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Kemudahan akses serta kenyamanan di stasiun dan selama perjalanan perlu terus menjadi perhatian bersama," tuturnya.
Upaya memperkuat keselamatan juga masuk dalam rencana pengembangan Surabaya Regional Railway Line (SRRL) yang secara bertahap akan menggunakan kereta rel listrik.
Pada fase 1A, pengembangan SRRL mencakup konstruksi dan elektrifikasi jalur Sidoarjo-Gubeng serta Depo Sidotopo sepanjang sekitar 30 kilometer. Penyelesaian desain teknis terperinci atau DED ditargetkan pada triwulan I 2027, sedangkan lelang konstruksi dan elektrifikasi direncanakan dimulai pada pertengahan 2027.
Dalam SRRL fase 1A, terdapat 44 perlintasan sebidang yang masuk dalam rencana penanganan. Dari jumlah tersebut, 34 perlintasan dijaga KAI, tiga dijaga pemerintah daerah, satu dijaga sukarelawan, dan enam lainnya tidak dijaga. Enam perlintasan yang tidak dijaga tersebut direncanakan mendapat penanganan berupa penutupan atau penggabungan.
Pengembangan SRRL fase 1A juga mencakup peningkatan fasilitas di lima stasiun, yakni Gubeng, Wonokromo, Waru, Gedangan, dan Sidoarjo. Selain itu, direncanakan pembangunan depo tetap di Sidotopo, empat gardu listrik, serta peningkatan sistem persinyalan dan telekomunikasi di sepanjang lintasan.
Untuk mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas, tiga jalan layang atau flyover juga masuk dalam desain fase tersebut, yakni di Jalan Ambengan, Bung Tomo, dan Pahlawan Sidoarjo. Pembangunan ketiganya direncanakan menggunakan pendanaan APBN.
Di luar pengembangan SRRL, Pemprov Jatim juga telah melakukan intervensi terhadap persoalan keselamatan di perlintasan. Sepanjang 2023-2025, pemerintah provinsi membangun 132 palang pintu dan pos jaga kereta api yang tersebar di 22 kabupaten/kota.
Meski demikian, Khofifah menilai pembangunan infrastruktur keselamatan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik. Palang pintu dan pos jaga yang sudah dibangun harus dipastikan berfungsi dan terpelihara.
"Pembangunan palang pintu dan pos jaga harus disertai pemeliharaan serta kesiapan penjagaan. Tujuan kita adalah melindungi masyarakat yang melintas dan mendukung keselamatan perjalanan kereta api," ungkapnya.
Khofifah juga mengingatkan masyarakat agar tidak menerobos palang pintu dan selalu mematuhi rambu keselamatan ketika melintasi jalur kereta api. Persoalan keselamatan perlintasan tidak hanya dapat diselesaikan dengan pembangunan infrastruktur. Kesadaran pengguna jalan, kesiapan petugas, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan operator perkeretaapian juga menjadi bagian penting.
Di sisi lain, penguatan jaringan kereta api Jatim terus diarahkan agar terhubung dengan moda transportasi umum lainnya. Integrasi antarmoda dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh akses perjalanan yang lebih mudah sejak dari tempat tinggal hingga tujuan akhir.
"Masyarakat membutuhkan perjalanan yang mudah sejak berangkat dari rumah sampai tiba di tujuan. Karena itu, keterhubungan kereta api dengan angkutan umum lainnya perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin luas," pungkasnya.