833 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Diminta Tak Ragu Tindak Tegas SPPG
- BGN menutup permanen 833 dapur MBG karena masalah higienitas, sanitasi, kualitas makanan, dan fasilitas seperti IPAL; 311 di antaranya berada di Jawa dan Madura.
- Wagub Jatim Emil Dardak mendukung BGN bertindak tegas tanpa persetujuan pemprov terhadap SPPG yang melanggar standar atau sedang diinvestigasi.
- Pemprov Jatim memprioritaskan penanganan cepat penerima manfaat, pembaruan laporan dugaan keracunan, verifikasi informasi, serta penguatan koordinasi lintas instansi.
Surabaya, IDN Times - Penutupan permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim). Ketua Satgas MBG Jatim yang juga Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, menegaskan BGN tidak perlu ragu menghentikan operasional dapur yang terbukti melanggar standar higienitas, sanitasi, maupun keamanan pangan.
Menurut Emil, langkah tegas tersebut merupakan kewenangan penuh BGN sebagai pelaksana program MBG di tingkat nasional. Pemprov Jatim, kata dia, hanya memastikan penanganan terhadap penerima manfaat berjalan cepat ketika muncul dugaan keracunan atau persoalan lain di lapangan.
"Pemprov Jatim mendukung penuh langkah BGN dalam menjaga kualitas layanan SPPG. BGN tidak perlu meminta persetujuan kepada Pemprov Jatim, baik saat menghentikan sementara maupun mengaktifkan kembali operasional SPPG," ujarnya.
Emil menjelaskan penghentian operasional dapat dilakukan terhadap SPPG yang sedang menjadi objek investigasi setelah muncul keluhan dari penerima manfaat. Selain itu, dapur MBG juga bisa disuspensi apabila belum memenuhi persyaratan wajib, seperti memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) maupun Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
Pernyataan itu disampaikan menyusul keputusan BGN yang menutup permanen 833 dapur MBG di berbagai daerah. Penutupan dilakukan karena ditemukan persoalan higienitas, sanitasi, kualitas makanan hingga ketidaksesuaian fasilitas pendukung seperti IPAL. Dari jumlah tersebut, 311 dapur berada di wilayah Jawa dan Madura.
Di Jatim, kata Emil, evaluasi program MBG menjadi sorotan setelah ratusan pelajar di Kabupaten Kediri diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG pada Kamis (23/7/2026). Emil menegaskan fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan seluruh penerima manfaat memperoleh penanganan kesehatan secara cepat.
"Posisi Pemda fokus pertama adalah bagaimana penanganan kepada penerima manfaat. Layanan kesehatan harus betul-betul sigap merespons setiap kejadian luar biasa seperti keluhan yang ada di Kediri," katanya.
Ia meminta Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) dan Satgas MBG di seluruh kabupaten/kota terus memperbarui laporan setiap dugaan keracunan agar pemerintah daerah dapat memantau perkembangan secara cepat dan akurat.
Emil juga mengingatkan agar setiap informasi dugaan keracunan diverifikasi sebelum disimpulkan. Pasalnya, tidak sedikit informasi lama kembali beredar di media sosial sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
"Kadang informasi kami dapatkan dari media sosial. Contohnya kejadian di Tembok Dukuh yang ternyata setelah dikonfirmasi merupakan kasus lama yang kembali beredar," katanya.
Ia mencontohkan penanganan dugaan keracunan di Kecamatan Tarik, Sidoarjo, yang menurutnya dapat segera ditelusuri karena laporan cepat dari Kepala KPPG Surabaya. Dari hasil penelusuran diketahui penyebabnya diduga karena ayam yang belum diolah secara sempurna.
"Ketidakcermatan dalam pengolahan makanan itu menjadi dasar bagi BGN untuk mengambil tindakan terhadap SPPG tersebut," ucapnya.
Emil berharap koordinasi antara KPPG, Satgas MBG, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan terus diperkuat agar setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG dapat segera ditangani sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa terulang.
