30 Ribu Guru Jatim Masih Honorer, 17 Ribu Tenaga Diusulkan PPPK
- 30 ribu guru honorer masih ada di lingkungan Pemprov Jatim, padahal pemerintah menargetkan agar semuanya diangkat menjadi ASN melalui skema PPPK.
- Dinas Pendidikan Jatim akan mengajukan 17 ribu GTT dan PTT agar diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu karena formasi PPPK penuh waktu masih dalam proses evaluasi.
- Aries Agung Paewai berharap usulan yang diajukan dapat disetujui oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan para guru dan mempercepat pemenuhan sertifikasi guru di Jatim.
Surabaya, IDN Times - Sebanyak 30 ribu tenaga pendidikan terdiri dari Guru Tidak Tetap (GTT) masih ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Padahal pemerintah menargetkan agar tidak ada lagi guru honorer, semuanya agar diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Maka dari itu, Dinas Pendidikan Jatim untuk tahap lanjutan akan mengajukan 17 ribu GTT dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) agar diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Jalan ini ditempuh karena formasi PPPK penuh waktu dari pemerintah pusat masih dalam proses evaluasi oleh Kementerian PAN-RB.
"Tapi untuk skema paruh waktu, kami sudah mendata semua GTT dan PTT yang memenuhi syarat. Yang datanya lengkap langsung kita ajukan," ujar Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, Selasa (12/8/2025).
“Namun, tidak semua guru honorer bisa langsung diusulkan. Terdapat sejumlah guru yang masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga belum bisa mengikuti proses seleksi PPPK,” imbuhnya
Aries berharap seluruh usulan yang diajukan dapat disetujui oleh pemerintah pusat.enurutnya ini untuk meningkatkan kesejahteraan para guru yang selama ini telah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan, khususnya di Jawa Timur.
“Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer di sektor pendidikan. Sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran melalui kehadiran guru yang lebih sejahtera dan profesional,” katanya.
Selain itu, lanjut Aries, pihaknya juga berkomitmen mempercepat pemenuhan sertifikasi guru di Jatim melalui kolaborasi berkelanjutan dengan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, serta pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.
“Kolaborasi terus dengan kementerian terkait agar sertifikasi guru dapat terpenuhi. Memang belum sepenuhnya semua mendapatkan, karena kuotanya terbatas setiap tahunnya. Dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi bersama kementerian terus melaksanakan berbagai program. Hampir seluruh proses sudah berjalan, hanya kuotanya memang dibatasi. Nah, ini yang terus kita dorong agar dapat ditingkatkan,” jelasnya.
Aries optimistis dengan koordinasi intensif dan sinergi lintas instansi, target sertifikasi guru di Jawa Timur bisa tercapai secara menyeluruh pada tahun-tahun mendatang. “Harapannya, semua guru nantinya mendapatkan sertifikasi, karena ini bukan hanya bentuk pengakuan kompetensi, tetapi juga meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan mereka,” pungkasnya.
