Surabaya, IDN Times - Virus corona atau COVID-19 berdampak parah terhadap para pekerja di Jawa Timur (Jatim). Data per Sabtu (11/4), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menyebut, sebanyak 27.603 pekerja harus dirumahkan sementara hingga kehilangan pekerjaan.
Dari 27.603 yang terdampak, apabila dirinci ada sebanyak 20.036 orang dirumahkan. Sedangkan yang mengalami PHK ada 3.315 orang. Serta juga 4.302 dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) putus kontrak, bermasalah, maupun yang gagal berangkat.
Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemprov Jatim mengusulkan pekerja terdampak agar mendapat Kartu Prakerja ke Kemenaker. Mereka juga diminta proaktif mendaftarkan diri ikut program ini. Sebab, gelombang pertama telah dibuka pemerintah pusat.
Pemprov pun akan memudahkan warganya yang terdampak. Saat ini sudah disediakan posko layanan pendampingan untuk pendaftaran program Kartu Prakerja. Total ada 56 titik layanan yang telah disiapkan.
“Mulai hari ini kami buka tempat layanan pendampingan bagi mereka yang ingin mengakses program Kartu Prakerja, petugas dari kami akan membantu melakukan pendaftarannya,” ujar Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam rilis resmi, Senin (13/4).
Posko layanan pendampingan tersebut bisa diakses di 56 titik. Seperti di Kantor Disnakertrans Jatim, Jalan Dukuh Menanggal Surabaya. Juga disediakan di 16 titik UPT Balai Latihan Kerja se-Jatim, kemudian dibuka di LTSA-UPT P2TK Jalan Bendul Merisi Surabaya. Serta di 38 Kantor Disnakertrans kabupaten/kota se-Jatim.
“Layanan ini buka mulai hari ini (Senin) sesuai jam kerja. Syaratnya juga sangat mudah. Cukup membawa KTP, sudah berusia 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal,” kata Khofifah.
Bagi yang mendaftar program Kartu Prakerja dari rumah dan membutuhkan bantuan, masih ada layanan call center di nomor 031-8293097 dan 031- 8280254.
Tak hanya pekerja terdampak COVID-19 saja yang diusulkan pemprov untuk mendapatkan Kartu Prakerja. Sebanyak 43 ribu pekerja yang terkena PHK di Jatim sebelum wabah COVID-19 yang juga diusulkan.
Namun, perlu dicatat program Kartu Prakerja ini tidak otomatis didapatkan oleh mereka para pekerja yang terdampak covid-19. Melainkan juga diterapkan sistem seleksi.
“Jadi memang ada proses seleksinya atau tidak otomatis. Nah, tadi juga ada pertanyaan bagaimana jika dia yang sudah mendapatkan program jaring pengaman sosial tapi ternyata di tengah jalan dia dapat Kartu Prakerja karena ini kan sistem pendaftarannya bergelombang,” kata Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak.
“Maka kami akan terus mendata, bagaimana jika mereka ini yang penerima ternyata juga sudah mendapatkan program jaring pengaman sosial. Kami akan review kembali untuk program jaring pengaman sosial dari pemprov yang didapat,” lanjut mantan bupati Trenggalek tersebut.