Madiun, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Madiun mencatat sebanyak 225 orang yang masuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pemilu 2019. Mereka berasal dari luar daerah yang sedang merantau untuk bekerja maupun menjalani pendidikan.
“Ada yang bekerja atau menjadi santri di pondok pesantren,” kata Komisioner KPUD Madiun Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Fahim Amrilah, di sela Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih di Sun Hotel Kota Madiun, Selasa (26/2).
Selain itu, kata Fahim, pemilih yang telah tercatat di KPU setempat bakal menggunakan hak pilihnya di luar daerah. Jumlahnya sebanyak 216 orang yang tengah bekerja, kuliah maupun keperluan lain.
“Untuk DPTb ini masih akan berkembang, karena tahap pendataan berakhir pada 17 Maret mendatang,” ujar Fahim.
Keberadaan DPTb, menurutnya tidak berpengaruh terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 572.059 pemilih. Sebab, hanya memindahkan dari tempat asal ke Kabupaten Madiun atau sebaliknya.
Untuk terdaftar sebagai pemilih, maka pihak yang bersangkutan harus mengurus A5 dari daerah asalnya atau di KPUD Kabupaten Madiun. “Untuk pencoblosannya sesuai dengan TPS yang ada. Ini juga tidak mempengaruhi logistik,” kata dia.
Komisioner Divisi Teknis KPU Kabupaten Madiun, Ali Nur Wahyudi, mengatakan hingga kini pihaknya sudah menerima sejumlah logistik pemilu. Logistik itu di antaranya kotak suara yang telah rampung dirangkai dan surat suara untuk pemilu DPRI RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.
Jumlah masing-masing kategori pemilu surat suara berjumlah 583.501 lembar. “Belum kami lipat, rencananya pertengahan Maret nanti,’’ ujar Ali.
Sedangkan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, KPUD Kabupaten Madiun belum menerima. Bahkan, pihak percetakan di Nganjuk juga tak kunjung memberikan informasi tentang pengiriman salah satu logistik pemilu itu.
Jika sewaktu-waktu datang, kata Ali, surat surat itu akan disimpan di Gedung Korpi Kabupaten Madiun bersama dengan sejumlah logistik lainnya. Dari tempat itu pula, logistik itu akan didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang direncanakan pada 12 April mendatang.
Distribusi ke PPK, Ali menuturkan, bakal diprioritaskan ke daerah yang paling jauh dari lokasi penyimpan logistik. Sesuai pemetaan yang dilakukan KPU, pengiriman akan dilakukan ke wilayah Gemarang terlebih dulu, kemudian Kare dan Saradan.
“Prioritas kami ke tempat yang paling jauh dari lokasi penyimpanan (logistik) di Gedung Korpri yang masuk wilayah Kota Madiun,’’ ujar dia.
Disinggung tentang kendala yang mungkin dihadapi saat pengiriman logistik, Ali menuturkan, nyaris tidak ada. Sebab, lokasi PPK maupun Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat dilalui dengan kendaraan roda empat.