1 Tahun Kemandirian Energi Era Prabowo, Pakar hingga Ekonom Buka Suara

Surabaya, IDN Times - Genap setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan energi nasional dinilai telah menunjukkan arah yang jelas. Menuju kemandirian dan kedaulatan energi.

Fokus besar pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia mulai menampakkan hasil dari kenaikan lifting migas hingga percepatan proyek Energi Baru Terbarukan (EBT).

Apresiasi terhadap kinerja ini datang dari kalangan akademisi dan pakar energi di Jawa Timur. Mereka menilai, satu tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menempatkan sektor energi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Koordinator Proyek Renewable Energy Integration Demonstrator Indonesia (REIDI) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra, menyebut kebijakan pemerintah dalam memperluas pemanfaatan EBT sudah berada di jalur yang tepat.

"Ini sudah saatnya Indonesia tidak lagi hanya bicara, tapi melangkah nyata menuju kemandirian energi. Program seperti REIDI menunjukkan bagaimana universitas, industri, dan pemerintah bisa bekerja bersama membangun ekosistem energi yang efisien dan berkelanjutan,” ujar Ary dalam diskusi “Meneropong Satu Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran dari Timur Jawa” di Surabaya, Rabu (15/10/2025).

Menurut Ary, komitmen pemerintah mempercepat transisi energi hijau akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara mandiri energi di kawasan Asia Tenggara. “Kemandirian energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga soal penguasaan teknologi dan sistemnya," katanya.

"Dan arah itu kini sudah terlihat di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Pak Bahlil,” tambah dia.

Sementara itu, Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, menilai penataan ulang kebijakan subsidi energi menjadi langkah berani yang berpengaruh langsung terhadap ketahanan fiskal.

"Subsidi energi kita 4 persen dari PDB, tapi 20 persen masyarakat kaya menikmati 11 kali lipat lebih besar dari kelompok miskin. Sekarang pemerintah mulai memperbaikinya agar lebih tepat sasaran,” kata Hendry.

Hendry juga menyoroti capaian lifting migas nasional yang berhasil melampaui target APBN. “Kalau target sudah terlampaui, itu menunjukkan arah kebijakan energi kita sudah berada di jalur yang benar,” ujarnya.

Ia menambahkan, legalisasi sumur minyak rakyat menjadi terobosan penting untuk mendukung target produksi nasional. “Kecil atau besar, kontribusi sumur rakyat tetap signifikan terhadap total lifting nasional,” katanya.

Sementara Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair), Falih Suaedi, menilai arah kebijakan energi di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran kini lebih terintegrasi lintas sektor.

"Pemerintah tidak hanya bicara penyediaan energi, tapi juga kemandirian dalam pengelolaan. Ini wujud nyata dari ketahanan energi nasional,” ucapnya.

Menurut Falih, langkah Presiden Prabowo dan Wapres Gibran menempatkan isu energi sebagai prioritas nasional dalam Asta Cita merupakan keputusan strategis yang menunjukkan keberpihakan pada kepentingan jangka panjang bangsa.

"Integrasi kebijakan dari ESDM, industri, hingga pendidikan tinggi kini mulai berjalan. Itu bukan hal mudah, tapi sudah terlihat jelas arahnya,” pungkasnya.