KPU Kabupaten Malang Ajukan Anggaran Pilkada Rp105 Miliar
Malang, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang telah mengajukan dana untuk anggaran Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Malang 2024. Mereka mengajukan dana senilai Rp105 miliar untuk pelaksanaan pemilihan umum calon pemegang kursi N1 tersebut.
KPU Kabupaten Malang mengatakan kalau usulan anggaran tersebut telah diajukan kepada DPRD Kabupaten Malang beberapa waktu lalu. Sekarang masih digodok apakah anggaran tersebut akan disetujui atau dikurangi sekali lagi.
1. KPU Kabupaten Malang mengungkap anggaran Pilbup 2024 turun Rp4 miliar dari ajuan awal
Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika mengatakan jika sebenarnya anggaran Rp105 miliar ini telah telah dipotong dari rencana awal yaitu Rp109 miliar. Ini setelah dilakukan rapat bersama Pemkab Malang dan DPRD Kabupaten Malang. KPU Kabupaten Malang diminta memangkas pengajuan anggaran untuk langkah efisiensi.
Pria yang akrab disapa Dika ini menjelaskan kalau anggaran Rp105 miliar ini sudah sesuai dengan kebutuhan KPU Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan Pilbup 2024. Ia menjelaskan jika anggaran terbesar adalah honor PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan Badan Adhoc KPU Kabupaten Malang.
"Pada rapat pertama kita mengusulkan Rp109 miliar untuk anggaran Pilbub 2024, tapi kita diminta menyusutkan anggaran. Pada rapat kedua kita ajukan Rp105 miliar setelah dilakukan efisiensi," terangnya saat dikonfirmasi pada Jumat (22/9/2023).
2. DPRD dan Pemkab Malang sempat meminta anggaran Pilbup Malang 2024 disusutkan menjadi Rp87 miliar
Dika melanjutkan jika pada rapat terakhir, DPRD Kabupaten Malang dan Pemkab Malang sempat mengusulkan agar anggaran Pilbub 2024 disusutkan kembali menjadi Rp87 miliar. Namun usulan tersebut belum disetujui oleh KPU Kabupaten Malang. Pasalnya dana tersebut tidak akan cukup untuk menyelenggarakan pemilihan calon pemimpin Kabupaten Malang yang baru ini.
Ia menjelaskan jika honor untuk PPS pada tahun ini mengalami peningkatan. Yang mana mereka harus mengalokasikan Rp60 miliar untuk honor PPS saja. Jumlah ini belum termasuk untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya.
"Pada 2020, honor untuk Ketua PPS saja Rp1,5 juta dan Rp1,2 juta untuk anggota PPS. Sementara tahun ini honor mereka dinaikkan Rp500 ribu sesuai peraturan menteri," tegasnya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Malang menyampaikan jika kemampuan mereka hanya menyediakan anggaran Rp87 miliar untuk Pilbup Malang 2024
Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi menyampaikan jika mereka hanya mampu menyetujui dana Rp87 miliar untuk anggaran Pilbub 2024. Anggaran ini hampir sama seperti anggaran untuk Pilbub 2020 yang mana nilainya Rp85 miliar. Namun, ia menyampaikan jika keputusan untuk anggaran Pilbun 2024 belum final, karena masih akan dilakukan rapat kembali.
"Kemarin memang diajukan Rp109 miliar, kemudian dilakukan efisiensi sehingga turun Rp105 miliar. Tapi sebenarnya kita mampunya hanya Rp87 miliar, tapi keputusan ini belum final karena masih akan dilakukan pertemuan selanjutnya," pungkasnya.
