Tol Suramadu Gratis Disebut Trik Politik, Erick Thohir Tak Terima
arsitekturina.blogspot.com
Surabaya, IDN Times - Banyak pihak menilai keputusan Presiden RI sekaligus Capres 2019-2024, Joko "Jokowi" Widodo untuk menggratiskan tarif tol Suramadu merupakan tindakan politik demi memenangkan suaranya di Madura. Namun, Erick Thohir tidak setuju terkait pernyataan tersebut.
Baca Juga: Tarif Tol Suramadu Akan Digratiskan? Ini Penjelasan Gubernur
1. Jokowi masih jadi Presiden RI
IDN Times/Fitang Budhi AdhityaErick mengatakan keputusan Jokowi untuk menggratiskan tol Suramadu tak lepas dari kepentingan rakyat. Terkait statusnya saat ini, Erick menekankan jika Jokowi masih menjadi Presiden RI yang memiliki kebijakan.
"Saya tidak melihat begitu ya, kalau seorang presiden selalu ingin melakukan (suatu kebijakan). Contoh kemarin habis Para Games bagaimana beliau memperhatikan tadi masyarakat yang harus mendapat perhatian khusus. Ya itu kan bagian dari kerja seorang presiden," ungkapnya di Rumah Apsirasi Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN), Jumat (26/10).
2. Keputusan berdasarkan jabatan bukan bagian dari keputusan politik
1001malam.comErick juga menyesalkan sikap pengamat atau lawan politik yang mengatakan bahwa kebijakan Jokowi dikeluarkan menjelang Pilpres untuk meraup suara.
"Kalau semua keputusan beliau dianggap politis akan sulit karena memang beliau presiden terpilih dan masih bergerak saat ini. Contoh di beberapa daerah pada kepala daerahnya baru mulai aktif, tapi bekerja selalu dianggap masih politis. Kan tidak bisa kan mereka sudah terpilih dan bekerja," sesalnya.
3. Jokowi dianggap bisa menempatkan diri
Instagram.com/tokokopitukuJokowi juga dianggap Erick telah dapat memisahkan kebijakan atau agenda yang berkaitan dengan dirinya sebagai Presiden RI maupun Capres. Sehingga ujaran yang mempolitisasi kebijakan seorang presiden dianggap Erick tidak benar.
"Pada hari Sabtu - Minggu contohnya untuk kampanye, misalnya peresmian daripada rakornas BKN. Tetapi hari-hari atasnya sudah harus kembali ke Bogor, itu acara pemerintah. Hari Sumpah Pemuda bukan kampanye. Kalau acara Sumpah Pemuda jelas Bekraf yang melakukan, bukan TKN," tegas Erick.
Baca Juga: H-1 Idul Adha, Suramadu Alami Peningkatan Kendaraan Hingga 30 persen
