RAPBD Jatim 2021 Capai Rp32,4 Triliun, Terbanyak untuk Pendidikan
Surabaya, IDN Times - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Timur (Jatim) tahun 2021 mulai dibahas oleh DPRD dan pemerintah provinsi (pemprov), Senin (16/11/2020). Dalam nota keuangan, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, RAPBD tahun depan sebesar Rp32,4 triliun.
1. Lebih rendah dari APBD dan PAPBD 2020
Besaran itu lebih rendah daripada jumlah yang disebutkan pada Perubahan APBD (PAPBD) Jatim 2020 yang ditetapkan sebesar Rp33,8 triliun. Sekaligus lebih rendah dari APBD murni tahun 2020 sebesar Rp35,1 triliun. Khofifah mengatakan, pertimbangan RAPBD 2021 sebesar Rp32,4 triliun melihat kondisi saat ini.
"Sejak awal tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia telah terkena pandemik COVID-19. Sehingga, belanja daerah tahun anggaran 2021 juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan dampak serta pemulihan dari pandemik COVID-19. Baik dari segi perekonomian, kesehatan, serta penyediaan jaring pengaman sosial," ujarnya dalam nota keuangan.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021, pembiayaan masih fokus pada penanganan dampak COVID-19. Karenanya, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk percepatan penanganan COVID-19.
2. Terbanyak anggaran pendidikan
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Heru Tjahjono mengatakan, porsi anggaran terbesar pada RAPBD 2021 diperuntukkan ke sektor pendidikan sebesar Rp12,4 triliun. Ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Antara lain, Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) hingga Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOPDA).
"Kemudian ada pembenahan lagi sekolahan-sekolah, seperti sarana dan prasarana seperti di Madiun, Malang dan beberapa daerah lainnya," kata Heru.
3. Kesehatan, pekerjaan umum, koperasi, dan UMKM juga jadi prioritas
Lebih lanjut, dalam nota keuangan gubernur juga tertera bahwa anggaran kesehatan menjadi yang terbanyak kedua. Jumlahnya mencapai Rp4,5 triliun. Anggaran ini diprioritaskan untuk program "Jatim Sehat'. Utamanya untuk penanganan COVID-19. Ketiga, pekerjaan umum dan penataan ruang ruang yang dialokasikan sebesar Rp 3,6 triliun.
Anggaran itu dibagi untuk perbaikan fasilitas jalan dan jembatan, penanganan banjir di dinas pekerjaan umum dan sumber daya air, serta di dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan cipta karya untuk sistem penyediaan air minum, termasuk penataan dan rehabilitasi bangunan milik negara.
Kemudian sektor koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dianggarkan Rp87 miliar. Sekdaprov Jatim Heru menyebutkan, anggaran UMKM ini sebenarnya besar. Namun, tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jatim.
"Jadi tidak hanya di dinas (koperasi) saja, tapi juga ada di dinas lain. Kalau dijumlah keseluruhannya lebih besar. Nanti kami masih akan rapat komisi lagi untuk mencocokkan. Karena seperti di perikanan ada UMKM, di Disperindag ada UMKM, trus di pertanian ada UMKM," pungkas Heru.
