Inspektorat Klaim Belum Ada Penyelewangan APBD di Pemprov Jatim
Ilustrasi anggaran (ladypinem.com)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Penyimpangan atau penyelewengan keuangan berpotensi besar terjadi selama pandemik COVID-19. Ditambah lagi dengan adanya bencana alam di beberapa wilayah yang dapat dimanfaatkan oknum pejabat pemerintah menghamburkan anggaran. Nah, hal ini pun menjadi perhatian Inspektorat Jawa Timur.
"Banyak yang melakukan penyelewengan dengan mengatasnamakan pandemik. Apalagi ada bencana alam, ini juga sangat rawan sekali penyimpangan," ujar Kepala Inspektorat Jawa Timur, Helmy Perdana Putra.
1. Pengadaan barang paling disorot
pexels.com/Karolina GrabowskaHelmy membeberkan bahwa ada instruksi dari pemerintah pusat untuk fokus mengatasi potensi tersebut. Hal yang paling disoroti yaitu pengadaan barang. "Biasanya pengaadaan barang yang dilakukan permainan harga, selain itu juga mengaku sebagai relawan. Makanya pusat menugaskan memeriksa maupun review," ujarnya.
Baca Juga: Tegas! Khofifah Larang ASN Jatim Cuti dan Keluar Kota Selama Nataru
2. Di Jatim diklaim belum ada penyelewengan
ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)Terkait temuan penyelewangan keuangan atau anggaran di Jawa Timur, Helmy menegaskan bahwa belum ada. Sebab, sedari awal instruksi pemerintah pusat memerintahkan untuk mengawal agar tidak ada penyimpangan telah dijalankan. "Tugas Inspektorat pemeriksaan tidak boleh berhenti selama pandemik," tegas dia.
3. Lebih banyak periksa langsung ke lapangan
Ilustrasi penyelidikan. (Pixabay.com/geralt)Lebih lanjut, Helmy menyampaikan, kalau pihaknya selama pandemik COVID-19 ini lebih banyak turun ke lapangan. Termasuk memeriksa hal-hal yang berpotensi terjadi penyelewengan. "Kami ini berbeda dengan OPD Pemprov lainnya. Kami tugasnya keluar daerah melakukan pemeriksaan," pungkasnya.
Baca Juga: Libur Nataru, ASN Jatim Wajib Lapor dan Share Location Tiap Hari
