Menteri Muhadjir akan Pangkas Mekanisme Tes Swab di RSUD Caruban
Seharusnya memiliki kebijakan sendiri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Madiun, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta manajemen RSUD Caruban, Kabupaten Madiun mandiri dalam mengoperasionalkan laboratorium biomolekuler polymerase chain reaction (PCR). Sebab, sejak diresmikan pada Selasa (10/11/2020), masih tergantung pada keputusan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
"Akan saya urus agar tidak perlu lagi konfirmasi ke provinsi. Apalagi, tenaga ahli sudah ada di sini, " kata Muhadjir saat meninjau laboratorium PCR di RSUD Caruban, Kabupaten Madiun, Jumat (20/11/2020).
1. Jika spesimen tetap dikirim ke Surabaya sama halnya tak ada laboratorium PCR
Menurut dia, tujuan pengadaan laboratorium PCR yang bagian alatnya merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu untuk mempercepat diketahuinya hasil pemeriksaan sampel spesimen. Terutama, bagi warga yang berpotensi tertular COVID-19. Jika masih harus menunggu konfirmasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, maka tidak berbeda dengan sebelum adanya laboratorium PCR.
"Uji spesimen di Surabaya harus antre dengan daerah lain sehingga membutuhkan waktu lebih lama," ujar Muhadjir.
Baca Juga: Negatif COVID-19, 42 Nakes UGD RSUD Caruban akan Bertugas Kembali
Baca Juga: Operasional Laboratorium PCR di RSUD Caruban Molor dari Target Awal