Surabaya, IDN Times - Beredar surat undangan Paguyuban Kepala Desa Jawa Timur silaturahmi akbar dengan Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo. Dalam surat undangan itu memakai logo Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim, Eddy Supriyanto menegaskan, pemakaian logo Jer Basuki Mawa Beya milik Pemprov Jatim untuk kegiatan politik tidak diperbolehkan. Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 1966, logo tersebut hanya untuk kegiatan kedinasan.

"Logo Jer Basuki Mawa Beya, digunakan untuk kop kedinasan pada pemerintahan Pemprov Jatim," tegas dia, Minggu (16/7/2023).

Yang dimaksud Pemprov, sambung Eddy, terdiri dari banyak Aparatur Sipil Negara (ASN). Nah, semua ASN harus taat pada hukum, netral dan tidak berpolitik. "Politik kita (ASN) politik kebangsaan, pelayanan kepada publik dan menyejahterakan masyarakat," kata dia.

"Jadi apabila logo itu dipakai oleh Paguyuban (Kades Jatim) untuk berpolitik, maka sangat merugikan Pemprov Jatim," imbuh Eddy menegaskan.

Eddy mengaku sudah mendapatkan klarifikasi dari Paguyuban Kades Jatim. "Pihak paguyuban sudah merasa bersalah dan akan meminta maaf serta akan klarifikasi kepada media, bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar, merugikan pemerintah dan tidak sesuai dengan ketentuan," kata dia.

Terpisah, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jatim, Munawar meminta arahan terkait kesalahan memakai logo tersebut. "Kami ini Kepala Desa se-Jawa Timur, toh tatkala itu dipersalakan, ya monggo diperbaikilah," kata dia. Munawar mengakui ada teguran dari pemprov.

"Ini ada kritikan dari Pemprov Jatim. Ini tidak melibatkan pemprov. Ini murni perkumpulan para kades yang mengadakan silaturahim pada hari ini. Cuma logonya keliru kami pasang, keliru pakai," katanya.

"Kami atas nama koordinator paguyuban perkumpulan Kepala Desa se-Jatim mohon maaf atas kekeliruan menggunakan logo Pemprov Jatim yang kami pasang dalam undangan tersebut," pungkas dia.