PN Surabaya Kabulkan Pemohonan Pernikahan Beda Agama

2. Dispenduk harus mencatat usai permohonan dikabulkan

Sementara itu, Humas PN Surabaya, Suparno mengatakan, berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan beda agama memang tidak diperbolehkan, sehingga Dispenduk tidak melakukan pencatatan. Namun, dalam ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya.

Karena sudah dikabulkan oleh Hakim, sehingga Dispenduk pun harus melakukan pencatatan terkait dengan perkawinan beda agama pemohon.

"Perintah dari pengadilan, memerintahkan kepada pejabat kantor Disependuk utamanya kota Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan," sebutnya.