TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Kisruh Izin Ekspor Benih Lobster, Ngabalin Minta Susi Tak Ikut Campur

Susi diminta legawa setelah tak lagi jadi menteri

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin. IDN Times/Imron

Tuban, IDN Times - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin meminta mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti agar tidak mencampuri kebijakan yang diambil oleh Menteri KKP Edhy Prabowo. Salah satu yang disorot olehnya adalah ekspor benih lobster.

Menurut Ngabalin, kebijakan yang diterapkan Edhy sudah sangat tepat. Sebab, kebijakan tersebut dianggap menguntungkan bagi para nelayan. Bahkan, Ngabalin menuding jika Susi tidak ikhlas jabatannya sebagai menteri diganti.

1. Susi diminta berkaca pada mantan menteri di periode sebelumnya

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo saat berkunjung ke Tuban. IDN Times/Imron

Ngabalin sendiri berharap agar Susi legawa posisi sebagai menteri telah diganti. Sama seperti para menteri lainnya yang tidak dipakai lagi di periode kedua Jokowi.

"Maksud saya, jangan kebijakan ini diambil oleh pak menteri terus diganggu-ganggu. Banyak orang-orang di periode pertama jadi menteri dan dia tidak dipakai di periode kali ini, tapi mereka tidak menganggu. Saya pikir beliau (Susi) tidak ikhlas lah," katanya saat mendampingi kunjungan Kerja Menteri KKP Edhy Prabowo di Tuban, Rabu sore (8/7/2020).

Baca Juga: Bela Edhy Prabowo Ekspor Benih Lobster, Politisi Gerindra Sindir Susi?

2. Kebijakan yang diterapkan menteri sebelumnya dianggap menghalangi nelayan

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin. IDN Times/Imron

Ngabalin menambahkan, regulasi atau kebijakan yang diterapkan oleh menteri sebelumnya di bidang sektor budidaya perikanan juga dianggap menghalangi para nelayan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kapal-kapal milik nelayan yang ditahan.

"Catat baik-baik, kalau KKP ibarat satu perusahaan, maka saham mayoritas yang dimiliki adalah nelayan. Kalau nelayannya diperlakukan seperti itu bagaimana bisa maju," kritiknya.

Baca Juga: KKP Ancam Tak Akan Berikan Izin Reklamasi Jika Nelayan Tuban Dirugikan

Berita Terkini Lainnya